IKLAN MEDIA ;
Sebagai media tranformasi media portal berita, radio streaming dan Bigolive sejak tahun 2009 dan 2018.
Padakesempatan ini kami menjual media kami dengan tanpa Badan hokum PT ( Peseroan Terbatas ) dengan adapun media Tersebut kami jual Terdiri :
1.Nama Website www.dnewsradio.com dan www.dradioqu.com
2.Radio streaming live dikedua website
3.Akun Bigolive channel ; RADIOOFICI ID.MASTERPENYIAR LEVEL 29 TOTAL VIEWER 80.7K dan pengikut 10K.
4.Perangkat hardware Mixxer sound card ( Baru ) , microphone ( Baru ) , Headset ( Baru ) ,Laptop Server ( Ada pilihan dua Bawaan Dari Server bawaan atau baru harus diseting ulang ) dan HP Baru untuk streaming radio BIGOLIVE .
GRAND TOTAL ; Rp.85.000.000 ( Delapan Puluh Lima Juta Rupiah ) harga NETT.
HUBUNGI PEMINAT SERIUS 089525873099
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di kantor Bappenas, Jakarta, Senin (8/6/2026), untuk mematangkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 sebelum dibahas dalam rapat paripurna DPR RI.
Pertemuan tersebut difokuskan pada penyelarasan kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan guna mendukung target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto hingga mencapai 8% pada 2029.
"Basically pada dasarnya kita menyamakan persepsi untuk apa yang akan kita sampaikan besok di DPR RI dan langkah-langkah ke depan agar janji Pak Presiden Prabowo untuk tumbuh lebih cepat menuju 8% nanti 2029 itu bisa tercapai," kata Purbaya.
Menurutnya, koordinasi yang lebih erat antara Kementerian Keuangan dan Bappenas diperlukan agar perencanaan pembangunan nasional berjalan seiring dengan dukungan pembiayaan negara.
"Jadi kita sudah sepakat untuk melakukan koordinasi lebih erat antara kami Kementerian Keuangan dengan Bappenas," ujarnya.
Salah satu agenda yang dibahas adalah strategi percepatan belanja negara pada 2027. Pemerintah ingin memastikan anggaran mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus memperkuat pembangunan daerah.
"Iya, bagaimana cara mempercepat belanja, memastikan ekonomi tumbuh lebih cepat dan memperhatikan juga pada saat bersamaan kepentingan daerah supaya daerah juga bisa tumbuh dengan optimal," kata Purbaya.
Pada kesempatan yang sama, Rachmat Pambudy menjelaskan, peta jalan pembangunan nasional telah disusun berdasarkan arahan presiden dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Asta Cita, hingga Program Kerja Prioritas Nasional.
"Roadmap memang dari Bappenas dan itu pun berdasarkan arahan Presiden Prabowo. Kami tadi sepakat bahwa kita merencanakan yang dianggarkan dan menganggarkan yang direncanakan," ujar Rachmat.
Ia menambahkan, pembahasan juga mencakup kebutuhan pembiayaan untuk mempercepat berbagai program prioritas nasional agar target pembangunan dapat tercapai sesuai jadwal.
"Kalau perencanaan dari sini dan itu sudah disiapkan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Asta Cita dan sekarang sudah dalam bentuk Program Kerja Prioritas Nasional. Dan tadi kita membahas dalam rangka percepatan program kerja prioritas nasional pembiayannya bagaimana dan sudah dapat arahan dari Pak Menteri Keuangan bahwa kita akan saling menyesuaikan," katanya.
Purbaya menegaskan pemerintah ingin memastikan seluruh arahan Presiden dalam KEM-PPKF dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret dan terukur.
"Jadi tadi kita memastikan juga bahwa apa yang diucapkan oleh Bapak Presiden dalam pidato KEM-PPKF itu bisa terwujudkan dengan baik. Jadi kita perhatikan semua petunjuk Bapak Presiden selama ini dan kita pastikan langkah-langkahnya searah dengan petunjuk Bapak Presiden," ujar Purbaya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menyampaikan kerangka awal KEM-PPKF sebagai landasan penyusunan RAPBN 2027. Dalam dokumen tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,8%-6,5% pada 2027 dengan defisit APBN dijaga pada kisaran 1,8%-2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menyampaikan kerangka awal KEM-PPKF sebagai landasan penyusunan RAPBN 2027. Dalam dokumen tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,8-6,5 persen pada 2027 dengan defisit APBN dijaga pada kisaran 1,8%-2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB).
