Presiden Prabowo Subianto menunjuk Agustina Arumsari sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dalam perombakan jajaran pimpinan lembaga tersebut pada Selasa (2/6/2026).
Penunjukan Agustina dinilai sebagai langkah pemerintah untuk memperkuat aspek pengawasan, tata kelola, dan akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program prioritas nasional.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut pengalaman panjang Agustina di bidang audit dan pengawasan keuangan negara menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengisian jabatan tersebut.
Sebelum bergabung ke BGN, Agustina menjabat sebagai wakil kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia mendampingi Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh sejak dilantik presiden pada Februari 2025.
Pengangkatan tersebut juga mencatat sejarah karena untuk pertama kalinya sejak BPKP berdiri pada 1983, lembaga itu memiliki posisi wakil kepala.
Berbekal latar belakang pendidikan akuntansi dan hukum, Agustina dikenal sebagai birokrat karier yang menghabiskan sebagian besar perjalanan profesionalnya di lingkungan BPKP. Ia menyelesaikan pendidikan Diploma III dan Diploma IV di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), kemudian meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia.
Selain itu, Agustina mengantongi berbagai sertifikasi profesional di bidang audit, investigasi, dan manajemen risiko, termasuk Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Forensic Auditor (CFrA), Chartered Accountant (CA), serta sejumlah sertifikasi pengawasan dan tata kelola pemerintahan.
Kariernya di BPKP banyak berkaitan dengan penanganan kasus investigasi dan pengawasan keuangan negara. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Investigasi BUMN dan BUMD, Direktur Investigasi III, hingga Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi sebelum dipercaya menjadi wakil kepala BPKP.
Pengalaman tersebut membuat Agustina kerap terlibat dalam penghitungan kerugian negara pada sejumlah perkara korupsi besar. Salah satu yang menyita perhatian publik adalah keterlibatannya dalam penyampaian hasil audit kerugian negara pada kasus tata niaga timah kepada Kejaksaan Agung pada 2024.
Di lingkungan BPKP, Agustina juga dikenal aktif mendorong penguatan sistem pengawasan internal pemerintah. Ia berulang kali menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, serta kolaborasi lintas sektor dalam mengawal proyek-proyek strategis nasional agar berjalan transparan dan akuntabel.
Dengan pengalaman lebih dari dua dekade di bidang audit, investigasi, dan pengelolaan risiko, Agustina kini diharapkan dapat memperkuat pengawasan internal BGN sekaligus memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Masuknya figur berlatar belakang pengawasan keuangan ke jajaran pimpinan BGN juga dibaca sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memperketat tata kelola program MBG yang kini telah menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai daerah.
