Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri rapat paripurna DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Informasi tersebut juga dikonfirmasi Wakil Ketua Komisi II DPR yang juga Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong. Ia menyebut Prabowo akan hadir jika tidak ada perubahan agenda presiden.
Berdasarkan agenda yang diterima, rapat paripurna tersebut memiliki dua agenda utama yang berkaitan dengan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri.
Agenda pertama adalah penetapan mitra kerja Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Agenda kedua berupa persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Desain Industri.
Rapat dijadwalkan dimulai pukul 09.30 WIB dan dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Rapat akan berlangsung di ruang rapat paripurna, gedung Nusantara II Lantai 3. Kehadiran Prabowo kali ini berbeda dari sejumlah agenda kenegaraan Presiden di DPR yang biasanya berlangsung di Gedung Nusantara atau yang dikenal sebagai gedung kura-kura kompleks parlemen.
BOPPJ sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2025. Berdasarkan aturan tersebut, BOP Pantura Jawa merupakan lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab melaksanakan persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan di wilayah Pantai Utara Jawa.
Salah satu agenda strategis yang berkaitan dengan badan tersebut adalah pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa di sepanjang Pantai Utara Jawa. Pemerintah menyebut pembangunan giant sea wall sebagai proyek jangka panjang untuk melindungi kawasan Pantura.
Sementara itu, RUU Desain Industri merupakan salah satu rancangan undang-undang yang pembahasannya masih berlangsung di DPR. Perpanjangan waktu pembahasan diperlukan karena RUU tersebut belum mencapai tahap pengesahan menjadi undang-undang.
Rapat paripurna DPR pada Kamis (1/10/2026) menjadi salah satu agenda penting pada masa persidangan I tahun sidang 2026-2027. Kehadiran presiden dalam rapat tersebut dijadwalkan berlangsung bersamaan dengan pembahasan agenda legislasi dan kelembagaan DPR.
