Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 1.376,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 untuk berbagai bentuk bantuan langsung yang ditujukan kepada masyarakat.
"Pemerintah daerah sering menyampaikan butuh untuk membantu masyarakat. Tapi, masyarakat banyak mendapat bantuan langsung dari pemerintah pusat. Itu nilainya Rp 1.376,9 triliun sendiri," ujarnya dalam paparan jumpa pers nota keuangan, Jumat (15/8/2025).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan disalurkan melalui sejumlah program, antara lain:
Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp 28,7 triliun.
Program Indonesia Pintar, termasuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan beasiswa lainnya sebesar Rp 88,6 triliun.
Program Kartu Sembako dengan anggaran Rp 43,8 triliun.
Bantuan iuran untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp 69 triliun.
Revitalisasi dan renovasi sekolah sebesar Rp 22,5 triliun.
Cek kesehatan gratis, penanggulangan TBC, dan revitalisasi layanan kesehatan senilai Rp 7,3 triliun.
Di samping itu, dana tersebut juga digunakan untuk mendanai sejumlah program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto, seperti:
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 335 triliun.
Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda sebesar Rp 27,9 triliun.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan anggaran Rp 83 triliun.
Subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 381,3 triliun.
Subsidi non-energi senilai Rp 108,8 triliun.
Tunjangan profesi untuk guru dan dosen non-PNS sebesar Rp 63,5 triliun.
Kemudian, anggaran dialokasikan untuk pembangunan dan ketahanan pangan seperti:
Preservasi jalan dan jembatan sebesar Rp 24,9 triliun.
Pembangunan perumahan senilai Rp 48,7 triliun.
Pembangunan bendungan dan sistem irigasi sebesar Rp 12 triliun.
Penguatan lumbung pangan senilai Rp 22,4 triliun.
Penguatan peran Bulog dan cadangan pangan sebesar Rp 28,5 triliun.
Pengembangan kampung nelayan serta kawasan pergaraman nasional dengan anggaran Rp 6,6 triliun.
“Ini semua letaknya di daerah, dinikmati oleh masyarakat di daerah. Sehingga memang APBN dari sisi belanja pusat cukup besar yang dilakukan pemerintah pusat langsung kepada masyarakat di daerah. Belanja K/L dan transfer ke daerah ini menjadi satu kesatuan,” kata Sri Mulyani.
