Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) menyatakan bahwa penanganan terhadap praktik prostitusi di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi prioritas utama, seiring meningkatnya arus perpindahan penduduk ke kawasan tersebut.
Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menegaskan bahwa mobilitas yang tinggi akibat pembangunan IKN membawa dampak sosial yang perlu diantisipasi, termasuk munculnya aktivitas prostitusi.
"Kami menganggap ini sebagai masalah serius," ujar Endar di Balikpapan, dilansir dari Antara, Jumat (20/5/2025).
Melalui laporan masyarakat dan operasi di lapangan, polisi telah menindak sejumlah titik rawan dan berhasil menurunkan aktivitas prostitusi yang sebelumnya terpantau meningkat. Polisi juga mengidentifikasi pola operasional praktik tersebut, termasuk kemungkinan adanya unsur eksploitasi oleh perantara atau mucikari, yang berpotensi mengarah pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Saat ini kami masih mendalami lebih lanjut dugaan keterlibatan muncikari dalam jaringan prostitusi tersebut," jelasnya.
Polda Kaltim melalui patroli siber dan pemantauan di lokasi, menemukan bahwa praktik prostitusi dilakukan baik secara langsung maupun melalui media sosial dan aplikasi digital. Saat ini, enam orang masih dalam proses penyelidikan terkait dugaan keterlibatan dalam aktivitas tersebut, salah satunya diduga sebagai mucikari.
Polda Kaltim berkomitmen untuk menjaga kawasan IKN tetap kondusif dengan memperkuat kerja sama bersama jajaran Polsek serta instansi terkait guna menutup titik-titik rawan dan mencegah praktik serupa bermunculan kembali.
"Ini bagian dari upaya kami mencegah dampak sosial di tengah pembangunan besar-besaran IKN," tegas Kombes Pol Jamaludin Farti dari Ditreskrimum Polda Kaltim.
