Pemerintah membuka peluang untuk mengekspor beras. Langkah ini didasarkan pada cadangan beras nasional yang melimpah dan mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah.
Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, banyak negara sahabat telah menyampaikan permintaan untuk mengimpor beras dari Indonesia, seiring dengan krisis pangan yang tengah melanda sejumlah wilayah di dunia. Namun, pemerintah menegaskan bahwa ekspor hanya akan dilakukan jika tidak mengganggu kebutuhan dalam negeri.
"Selama ekspor tidak mengganggu pasokan dan kebutuhan beras dalam negeri, maka itu tidak menjadi masalah," ujar Prasetyo dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (23/5/2025).
Ia menambahkan, salah satu pencapaian penting dalam masa awal pemerintahan Presiden Prabowo adalah di sektor pangan. Berdasarkan data terbaru, cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog telah mencapai lebih dari 3,5 juta ton dan jadi jumlah tertinggi dalam sejarah pengelolaan beras nasional.
Dengan kelebihan cadangan tersebut, pemerintah melihat peluang untuk berkontribusi dalam stabilisasi pangan global. Meski demikian, Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kementerian Pertanian dan lembaga terkait untuk mengkaji secara mendalam kemungkinan ekspor beras tersebut.
"Presiden menegaskan, ekspor hanya akan dilaksanakan setelah dilakukan penghitungan menyeluruh. Yang utama tetap kebutuhan rakyat Indonesia," tambah Prasetyo.
Ia juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo sangat berkomitmen terhadap tercapainya swasembada pangan. Menurutnya, ketahanan pangan adalah fondasi bagi kekuatan dan kemandirian bangsa."Untuk apa kita punya segalanya kalau tidak punya pangan? Uang tidak bisa menggantikan kebutuhan makan. Jadi prioritas kita jelas: rakyat harus cukup makan dulu," tegas Prasetyo.
Dengan pendekatan hati-hati dan perhitungan matang, pemerintah ingin memastikan bahwa peluang ekspor beras justru menjadi bukti keberhasilan Indonesia dalam mencapai ketahanan pangan, tanpa mengorbankan kebutuhan dalam negeri.
