Pemerintah Palestina menyerukan langkah konkret dari masyarakat dunia guna menghentikan kekerasan yang terus dilakukan oleh pemukim Israel di wilayah Tepi Barat yang masih berada di bawah pendudukan.
Kementerian Luar Negeri Palestina mendesak dunia internasional untuk menunaikan tanggung jawabnya dalam menghentikan tindakan kekerasan yang dilakukan pemukim terhadap warga sipil Palestina, sekaligus memastikan penegakan resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlaku.
"Diperlukan tindakan nyata untuk menghentikan aksi kekerasan dari kelompok pemukim dan elemen teroris yang menyerang rakyat kami, merusak tanah, properti, serta tempat-tempat suci," bunyi pernyataan tersebut dikutip dari Anadolu, Minggu (29/6/2025).
Dalam beberapa pekan terakhir, kekerasan yang dilakukan pemukim Israel di Tepi Barat dilaporkan mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data dari otoritas Israel, tercatat ada 414 insiden kekerasan yang dilakukan pemukim sepanjang paruh pertama 2025, angka ini meningkat sekitar 30% dibandingkan tahun sebelumnya.
Sejak Israel memulai operasi militernya di Jalur Gaza pada Oktober 2023, Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan sedikitnya 986 warga Palestina tewas dan lebih dari 7.000 orang mengalami luka-luka akibat aksi pasukan Israel dan pemukim di Tepi Barat.
Mahkamah Internasional pada Juli 2024 menyatakan keberadaan Israel di wilayah pendudukan Palestina adalah ilegal dan menyerukan pengosongan seluruh permukiman di Tepi Barat serta Yerusalem Timur.
