Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu kontroversi setelah pemerintahannya memutuskan memecat lebih dari 1.300 pegawai Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Jumat (11/7/2025). Langkah ini disebut sebagai bagian dari restrukturisasi besar-besaran yang dicanangkan presiden dalam upaya memangkas birokrasi pemerintah federal.
Sebanyak 1.107 pegawai sipil dan 246 pejabat dinas luar negeri yang bertugas di dalam negeri akan menerima surat pemutusan hubungan kerja. Para pejabat luar negeri akan langsung diberi cuti administratif selama 120 hari sebelum resmi diberhentikan, sementara pegawai sipil memiliki masa transisi selama 60 hari.
Langkah tersebut menuai kritik luas karena dianggap melemahkan peran diplomasi AS secara global. Dalam pemberitahuan internal yang diperoleh Associated Press, Jumat (11/7/2025), disebutkan bahwa pemangkasan dilakukan pada "fungsi-fungsi non-inti, kantor yang tumpang tindih, dan bagian yang bisa disatukan untuk efisiensi".
Kebijakan ini menjadi bagian dari program Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk merampingkan struktur pemerintahan, termasuk pembubaran lembaga-lembaga seperti USAID dan Departemen Pendidikan. USAID, yang selama lebih dari 60 tahun menjadi badan utama AS dalam urusan bantuan luar negeri, kini dilebur ke dalam Departemen Luar Negeri.
“Ini adalah langkah efisiensi. Kalau satu biro ditutup, ya otomatis posisi di sana tidak lagi dibutuhkan,” ujar Rubio dalam konferensi pers di sela forum ASEAN di Malaysia.
Namun, keputusan ini ditentang keras oleh para diplomat senior. American Academy of Diplomacy menyebut pemutusan kerja massal sebagai langkah yang “secara serius merusak kemampuan AS dalam memahami dan merespons dinamika global”.
“Menghancurkan kapasitas institusional Departemen Luar Negeri di tengah tantangan global adalah tindakan yang bertentangan dengan kepentingan nasional,” tegas pernyataan resmi lembaga tersebut.
Ketua serikat diplomat, American Foreign Service Association, Tom Yazdgerdi, juga mengingatkan agar PHK massal dijadikan pilihan terakhir. Ia menilai gangguan struktural di tubuh dinas luar negeri akan berdampak buruk terhadap keamanan dan pengaruh internasional AS.
Surat resmi yang dikirim Kementerian Luar Negeri kepada Kongres AS menyebutkan bahwa lebih dari 300 biro dan kantor akan terdampak. Termasuk di dalamnya adalah penghapusan berbagai program bantuan untuk pengungsi, imigrasi, hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi, program-program yang selama ini menjadi ciri khas kebijakan luar negeri AS.
Keputusan Donald Trump ini dinilai sebagai pergeseran tajam dalam arah kebijakan luar negeri AS, dari pendekatan diplomatik dan humanis ke arah yang lebih berfokus pada efisiensi struktural dan penghematan anggaran.
