DNewsradio.com Tubaba– Tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yakni APPN, LACAK, dan GEMILANG, bersiap menggelar aksi unjuk rasa dan melaporkan sejumlah satuan kerja (Satker) di Dinas Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat ke Aparat Penegak Hukum (APH). Dugaan korupsi tersebut menyasar kegiatan swakelola dan pengadaan melalui sistem *e-purchasing* pada tahun 2024. 
Foto/Dokumentasi Redaksi
Koordinator Aksi, Candra Setiawan, menyatakan bahwa praktik tersebut berpotensi merugikan keuangan negara. "Kami menemukan indikasi penyimpangan dalam sejumlah proyek swakelola dan pengadaan barang/jasa lewat *e-purchasing*. Ini harus diusut tuntas untuk mencegah kerugian negara lebih besar," tegas Candra dalam keterangan pers, Selasa (5/8/2025).
Adapun instansi yang akan dilaporkan meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan Perdagangan (Koprindag), Badan Narkotika dan Penanggulangan Daerah (Napenda), serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Aksi ini, menurut Candra, merupakan bentuk perlawanan terhadap para pelaku dugaan korupsi yang dinilai telah menyalahgunakan wewenang. "Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Kami mendesak APH segera menindaklanjuti laporan ini," tambahnya.
LSM tersebut berencana menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Tulang Bawang Barat sebelum menyerahkan berkas laporan ke Kejaksaan Negeri dan Kepolisian setempat. Mereka juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengawal penyelidikan kasus ini.
Sampai berita ini diturunkan, pihak Dinas terkait belum memberikan tanggapan resmi. Namun, aksi ini telah memantik perhatian publik, mengingat Tulang Bawang Barat termasuk daerah yang kerap disorot atas kasus korupsi anggaran.
**Upaya Pencegahan Korupsi**
Candra menegaskan, langkah ini tidak hanya sekadar protes, tetapi juga upaya mendorong pemerintahan yang bersih. "Kami akan terus memantau perkembangan laporan ini. Jika ada upaya pelemahan, kami siap eskalisasi ke tingkat pusat," pungkasnya.
Pemerhati antikorupsi setempat mendukung langkah tiga LSM tersebut, namun mengingatkan agar proses hukum berjalan objektif tanpa intervensi politik. Masyarakat pun diharapkan aktif mengawal kasus ini hingga tuntas. (Red)
