DNewsradio Pesibar – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Simpul Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (SIMULASI) Lampung menyoroti dugaan praktik ketidakberesan (regularitas) dalam pelaksanaan 16 kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat untuk Tahun Anggaran 2024. Total nilai anggaran dari kegiatan yang diduga bermasalah tersebut mencapai Rp 11.955.893.000 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
Foto Istimewa
Ketua Umum LSM SIMULASI, Agung Irawansyah, dalam keterangan persnya pada Senin (22/09/2025), menyatakan bahwa temuan tersebut didapatkan dari hasil monitoring, evaluasi, dan investigasi yang mendalam yang dilakukan oleh lembaganya.
"Berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, dan investigasi kami, kami menemukan indikasi kuat adanya pengondisian secara terstruktur, sistematis, dan masif pada sejumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat," tegas Agung.
Agung menjelaskan bahwa pola yang terlihat mengindikasikan bahwa praktik tersebut didesain untuk mengakali proses pengadaan sehingga menguntungkan pihak-pihak tertentu. Modus seperti ini, menurutnya, sangat merugikan negara dan masyarakat, karena dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan justru berpotensi diselewengkan.
Menanggapi temuan ini, LSM SIMULASI menyatakan akan segera mengambil langkah tegas. "Secepatnya kami akan jadwalkan aksi unjuk rasa dan pelaporan kepada pihak berwajib, dalam hal ini Kejaksaan Negeri dan Kepolisian, untuk meminta penyelidikan yang mendalam dan transparan terhadap dugaan maladministrasi dan tindak pidana korupsi ini," pungkas Agung.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat belum memberikan tanggapan resmi terkait temuan dan tuduhan yang dilayangkan oleh LSM SIMULASI tersebut. Masyarakat pun menanti kejelasan dan tindak lanjut dari aparat penegak hukum terkait laporan yang akan diajukan. (Red)
