Amerika Serikat (AS) dilaporkan tidak mengirimkan perwakilannya untuk menghadiri acara pertemuan peninjauan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait hak asasi manusia pada Jumat (7/11/2025).
"Sebagai anggota pendiri PBB dan pejuang utama kebebasan individu, kami tidak akan diceramahi tentang catatan hak asasi manusia negara kami oleh negara-negara anggota Dewan Hak Asasi Manusia atau Human Rights Council (HRC) seperti Venezuela, China atau Sudan," bunyi pernyataan Departemen Luar Negeri AS.
Dilansir dari Al Jazeera, Sabtu (8/11/2025) absennya AS menjadikannya sebagai negara kedua setelah Israel dalam sejarah yang mengabaikan prosedur wajib PBB tersebut. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari tinjauan berkala universal atau universal periodic review (UPR) yang digelar setiap empat hingga lima tahun."Kami seharusnya bertemu hari ini untuk melanjutkan peninjauan terhadap Amerika Serikat. Namun, saya mencatat delegasi Amerika Serikat tidak hadir di ruangan ini,” ujar Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB Jurg Lauber.
Sebelumnya, pada Agustus 2025, AS menyatakan mereka tidak akan menghadiri pertemuan tersebut, bergabung dengan Israel sebagai satu-satunya negara lain yang absen dalam proses peninjauan catatan hak asasi manusia oleh 193 negara anggota PBB.
Topik-topik yang menjadi agenda pembahasan meliputi hak lesbian, gay, biseksual, dan transgender dan queer, hak-hak kaum imigran, dan hukuman mati.
Ketidakhadiran AS dalam pertemuan ini disebut perwakilan China sebagai bentuk kurangnya rasa hormat terhadap mekanisme UPR, sementara Kuba menuduh AS takut terhadap pengawasan yang lebih ketat terkait catatan pelaksaan bentuk hak asasi manusia di negaranya.
