Ribuan warga Filipina turun ke jalan pada Minggu (16/11/2025) dalam dua demonstrasi besar yang digelar di Metro Manila. Massa menuntut akuntabilitas dan transparansi pemerintah setelah dua topan mematikan menerjang negara tersebut dalam beberapa minggu terakhir.
Sebanyak 16.433 polisi dikerahkan untuk mengamankan dua lokasi utama aksi. Lokasi pertama berada di Taman Rizal, Manila, tempat kelompok keagamaan Iglesia Ni Cristo (INC) menggelar acara bertajuk Aksi untuk Transparansi dan Demokrasi yang Lebih Baik. Sementara itu, lokasi kedua berada di Monumen Kekuatan Rakyat EDSA, Kota Quezon, tempat United People’s Initiative (UPI) menyelenggarakan aksi serupa.
Pelaksana Tugas Sekretaris Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Dave Gomez mengatakan, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr memantau jalannya demonstrasi besar ini.“Ya, presiden memantau hari ini,” ujar Gomez kepada wartawan.
Ribuan anggota dan pendukung INC memulai aksi 3 hari mereka di Taman Rizal. Hingga pukul 11.00 waktu setempat (10.00 WIB), Pemerintah Kota Manila mencatat 27.000 peserta hadir di lokasi.
Di Kota Quezon, aksi yang dimotori UPI, sebuah kelompok yang dipimpin pensiunan perwira militer, mengusung tema penegakan nilai demokrasi melalui desakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pemerintahan. Sekretaris Jenderal UPI, Rey Valeros menegaskan, demonstrasi tersebut tidak membawa agenda politik.
“Tidak ada politisi yang boleh berbicara. Namun, kami akan mengizinkan mereka jika mereka hanya berbicara tentang masalah negara kami, seperti korupsi,” ujarnya, dikutip dari Inquirer.
Gelombang demonstrasi terbaru ini terjadi setelah Filipina dilanda Topan Fung-wong dan Kalmaegi yang menewaskan sedikitnya 259 orang, memengaruhi jutaan warga, dan menyebabkan 114 orang masih hilang.
Pada September 2025 lalu, ribuan warga juga turun ke jalan di berbagai wilayah, termasuk Manila, untuk menolak dugaan korupsi di pemerintah. Aksi itu dipicu terkuaknya penipuan massal terkait 9.855 proyek pengendalian banjir senilai lebih dari 545 miliar peso (sekitar Rp 154,4 triliun).
Para demonstran kini kembali menuntut pemerintah Filipina memperkuat akuntabilitas, termasuk penerbitan laporan aset dan kekayaan pejabat serta kewajiban penandatanganan surat pernyataan persetujuan pembukaan data rahasia bank bagi seluruh pejabat publik.
