Wacana redenominasi rupiah tidak bisa dijalankan secara tergesa-gesa tanpa memperhatikan kondisi ekonomi dan politik nasional.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai kebijakan tersebut baru bisa diterapkan jika seluruh prasyarat pendukungnya, baik ekonomi maupun non-ekonomi, telah terpenuhi dengan baik.
“Redenominasi itu membutuhkan prasyarat yang sifatnya spesifik, di mana kinerja pertumbuhan kita harus solid, inflasi kita harus rendah, dan juga dibutuhkan stabilitas politik, stabilitas keamanan, serta stabilitas sosial masyarakat yang terjaga,” katanya usai rapat kerja Komisi XI.
Misbakhun menjelaskan, redenominasi bukan sekadar kebijakan moneter, melainkan keputusan strategis yang membutuhkan kesiapan lintas sektor. Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan fondasi ekonomi yang kuat sekaligus memastikan situasi politik dan sosial dalam keadaan kondusif.
“Redenominasi ini menyangkut hal-hal yang bersifat komprehensif dan menyeluruh. Karena itu harus ada persiapan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, sebelum diterapkan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya masa transisi dan sosialisasi sebelum kebijakan tersebut diterapkan kepada masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus solid, inflasi rendah, dan stabilitas politik terjaga. “Selain itu, sosialisasi juga penting agar masyarakat tidak salah memahami perubahan nilai mata uang,” jelasnya.
Ia menambahkan, DPR siap membahas kebijakan tersebut apabila pemerintah telah menyiapkan seluruh prasyarat yang dibutuhkan. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan kondisi global yang bisa memengaruhi perekonomian nasional.
“Kalau pemerintah siap, DPR tentu siap membahas. Tetapi semua prasyarat harus dipenuhi, baik dari sisi ekonomi, politik, maupun keamanan. Di luar itu, kita juga harus melihat kondisi global dan dampaknya terhadap Indonesia,” pungkasnya.
