Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus
Papua (KEPP OKP) Velix Wanggai mengungkapkan sejumlah arahan strategis Presiden
Prabowo Subianto dari hasil pertemuan bersama jajaran kepala daerah Papua.
Velix menyampaikan dari pertemuan yang berlangsung lebih
dari dua jam tersebut, komite mencatat lima poin utama sebagai kerangka
percepatan pembangunan di Tanah Papua.
"Begitu banyak perbincangan, tetapi kami dari komite
eksekutif mencatat lima poin," di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa
(16/12/2025).
Poin pertama yang ditekankan Presiden Prabowo adalah
penguatan kerangka perencanaan pembangunan Papua. Presiden disebut meminta agar
rencana aksi percepatan pembangunan Papua 2025–2029 yang telah disusun oleh
Bappenas dipetakan kembali secara lebih tajam.
Pemetaan tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan agenda strategis nasional, program prioritas lintas kementerian, serta quick wins yang menjadi fokus presiden.
Menurut Velix, presiden juga meminta agar perencanaan
tersebut disusun secara terukur dalam rentang waktu lima tahun ke depan.
"Kita lihat bagaimana perjalanan selama lima tahun, target-target
waktunya, alokasi dananya, baik 2026, 2027 hingga 2029," tuturnya.
Kedua, berkaitan dengan klaster anggaran. Velix menyebut presiden memberikan perhatian khusus dengan investasi pemerintah pusat di Papua yang nilainya mencapai Rp 60 triliun di luar dana otonomi khusus.
Anggaran tersebut berasal dari berbagai kementerian dan
lembaga, mencakup program strategis yang dirancang untuk menjangkau seluruh
elemen masyarakat Papua, termasuk nelayan, petani, dan kelompok pekerja
lainnya.
Prabowo juga menyampaikan komitmen tambahan terkait dana
otsus pada 2026. Dana otsus yang sebelumnya berkurang Rp 10 triliun, rencananya
dikembalikan menjadi Rp 12 triliun tahun depan. Namun, presiden menekankan
pentingnya penyusunan APBD yang berkualitas, tidak bocor, dan benar-benar
menyentuh kebutuhan masyarakat.
Masih dalam kerangka anggaran, Velix mengungkapkan adanya
arahan presiden untuk membahas skema divestasi PT Freeport Indonesia, khususnya
porsi 10% yang menjadi hak orang asli Papua. Pembahasan tersebut akan
melibatkan para gubernur di Tanah Papua dan difasilitasi oleh Kementerian Dalam
Negeri serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Ketiga, Velix menyampaikan presiden mendorong penyusunan
regulasi yang lebih fleksibel dan solutif untuk mengatasi berbagai hambatan
pembangunan. Penataan tersebut mencakup aspek perencanaan seperti Amdal,
kebijakan kepegawaian, pengelolaan anggaran, hingga regulasi sektoral terkait
pemanfaatan sumber daya alam.
Keempat, berkaitan dengan kerangka kelembagaan. Velix
menyebut dalam pertemuan tersebut muncul berbagai aspirasi daerah, termasuk
terkait rekrutmen pegawai, penataan tenaga honorer, serta kebijakan khusus bagi
aparatur di Papua. Selain itu, terdapat pula aspirasi dari sejumlah bupati di
kawasan Saireri, pesisir utara Papua, terkait pembentukan provinsi baru
berbasis kesatuan budaya Saireri.
"Juga tentu adalah aspek penguatan kapasitas pemerintah
daerah sehingga dapat menyusun APBD yang berkualitas dan juga ketepatan di
dalam berbagai kebijakan-kebijakan," tambahnya.
Kelima, Prabowo menaruh perhatian besar pada sektor
pendidikan dan kesehatan di Papua. Program-program nasional diarahkan untuk
menjangkau langsung kebutuhan masyarakat, termasuk penanganan sekitar 700.000
anak usia sekolah di Papua yang dilaporkan belum mengenyam pendidikan.
Selain itu, presiden juga mendorong pengembangan sekolah
rakyat, sekolah unggulan terintegrasi, serta pembangunan rumah sakit unggulan
di empat daerah otonom baru dan sekitar 24 rumah sakit unggulan lainnya di
Tanah Papua.
"Jadi ini lima pengelompokan yang kami coba himpun dari
berbagai percakapan hampir dua jam lebih," pungkas Velix.
