Sejumlah analis menyebut keputusan ini sebagai bentuk
isolasionisme yang berisiko tinggi, terutama di tengah krisis iklim yang
semakin nyata.
Dikutip dari Al Jazeera, langkah Amerika Serikat kali ini
bahkan dinilai jauh lebih ekstrem dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintahan
AS tidak hanya keluar dari pakta iklim, tetapi juga memutuskan hubungan
keanggotaan dengan total 66 organisasi internasional sekaligus.
UNFCCC hingga IPCC Masuk Daftar Organisasi yang Ditinggalkan
Dalam laporan tersebut, sejumlah lembaga strategis yang
selama ini menjadi tulang punggung kebijakan iklim global turut masuk dalam
daftar organisasi yang ditinggalkan.
Di antaranya adalah UNFCCC, Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) yang menaungi ilmuwan iklim dunia, serta International
Renewable Energy Agency (IRENA) yang berfokus pada transisi energi terbarukan.
Pemerintah Amerika Serikat berdalih lembaga-lembaga tersebut
dinilai tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional Amerika. Alasan ini
menuai kritik keras dari komunitas ilmiah dan organisasi lingkungan hidup.
Direktur Kebijakan dari Union of Concerned Scientists (UCS)
Rachel Cleetus, menyebut keputusan ini sebagai titik terendah baru dalam
kepemimpinan global AS.
Menurutnya, pemerintahan saat ini menunjukkan sikap yang
cenderung antisains dan rela mengorbankan kepentingan jangka panjang planet
demi keuntungan industri energi fosil dalam jangka pendek.
Di tengah hiruk-pikuk kritik tersebut, muncul pertanyaan
mendasar di kalangan publik, sebenarnya apa yang dimaksud dengan pakta iklim,
dan mengapa keberadaannya begitu penting?
Apa Itu Pakta Iklim?
Secara sederhana, pakta iklim merujuk pada UNFCCC, sebuah
perjanjian internasional yang mengikat secara hukum dan menjadi fondasi utama
kerja sama global dalam menghadapi perubahan iklim.
Pakta ini diikuti oleh lebih dari 190 negara dan berfungsi
sebagai payung hukum bagi berbagai perjanjian iklim penting lainnya, seperti
Protokol Kyoto (1997) dan Perjanjian Paris (2015).
Tanpa adanya pakta iklim, dunia akan berada dalam kondisi
tanpa aturan yang jelas, di mana setiap negara bebas menghasilkan emisi karbon
tanpa mekanisme pengawasan maupun tanggung jawab kolektif.
Keberadaan pakta iklim mengubah kondisi tersebut dengan
menetapkan kerangka kerja global yang mengatur komitmen, pelaporan, serta
tanggung jawab bersama dalam menjaga stabilitas iklim bumi.
Fungsi Utama Pakta Iklim bagi Dunia
Secara umum, pakta iklim bertujuan mencegah dampak berbahaya
aktivitas manusia terhadap sistem iklim global, memungkinkan ekosistem
beradaptasi secara alami, serta memastikan pembangunan ekonomi dapat
berlangsung secara berkelanjutan.
Dalam praktiknya, pakta iklim memiliki tiga fungsi utama
yang menjadi pilar kerja sama internasional.
1. Fungsi mitigasi: Menjaga batas kenaikan suhu 1,5 derajat
celsius
Fungsi terpenting dari pakta iklim adalah upaya mitigasi
untuk menahan laju kenaikan suhu global. Konsensus ilmiah menyebutkan kenaikan
suhu bumi di atas 1,5 derajat celsius dibandingkan era praindustri berpotensi
memicu bencana iklim yang bersifat permanen, seperti tenggelamnya pulau-pulau
kecil, krisis pangan global, dan kerusakan ekosistem yang tidak dapat
dipulihkan.
Melalui pakta iklim, setiap negara diwajibkan menyampaikan
komitmen nasional yang dikenal sebagai Nationally Determined Contributions
(NDC). Dokumen ini berisi target pengurangan emisi yang disusun dan dilaporkan
secara transparan oleh masing-masing negara.
Sebagai contoh, Indonesia menargetkan penurunan emisi
sebesar 31% pada 2030, sementara Uni Eropa menetapkan target netral karbon pada
2050. Tanpa kerangka pakta iklim, komitmen-komitmen ini tidak memiliki standar
pencatatan maupun mekanisme evaluasi yang jelas.
2. Fungsi transparansi: Mencegah greenwashing global
Pakta iklim juga memiliki mekanisme penting yang disebut
enhanced transparency framework (ETF). Melalui sistem ini, negara-negara
anggota diwajibkan melaporkan secara berkala capaian nyata dari janji iklim
mereka.
Transparansi ini menciptakan tekanan moral dan politik di
tingkat global. Negara yang terbukti memanipulasi data atau melakukan
greenwashing berisiko kehilangan kepercayaan internasional, yang dapat
berdampak pada arus investasi, perdagangan, hingga reputasi diplomatik.
3. Fungsi keadilan finansial: Dukungan bagi negara
berkembang
Bagi negara berkembang seperti Indonesia, fungsi keadilan
finansial dalam pakta iklim memiliki arti yang sangat krusial. Pakta ini
mengakui fakta historis negara-negara maju telah menikmati pertumbuhan ekonomi
selama ratusan tahun dengan ketergantungan tinggi pada energi fosil.
Oleh karena itu, negara maju diwajibkan menyediakan
pendanaan iklim (climate finance) untuk membantu negara berkembang beradaptasi
dan bertransisi menuju energi bersih.
Dana ini digunakan untuk pembangunan energi terbarukan,
perlindungan wilayah pesisir, hingga penguatan ketahanan masyarakat terhadap dampak
perubahan iklim.
Tanpa pakta iklim, bantuan tersebut hanya bersifat sukarela,
bukan kewajiban bersama yang mengikat secara moral dan politik.
Dampak Global jika Amerika Serikat Keluar dari Pakta Iklim
Penarikan diri Amerika Serikat dari pakta iklim membawa
dampak yang jauh melampaui aspek simbolik. Sebagai salah satu penghasil emisi
historis terbesar di dunia, AS selama ini juga menjadi penyumbang utama dana
riset iklim global, khususnya bagi IPCC.
Keputusan ini berpotensi menimbulkan kekosongan data ilmiah,
terutama terkait pemantauan satelit dan analisis iklim yang selama ini didanai
Washington. Selain itu, berbagai proyek transisi energi di negara berkembang,
seperti program pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara, terancam
kehilangan salah satu sumber pendanaan penting.
Media internasional juga menyoroti risiko efek domino, di
mana langkah AS dapat dijadikan pembenaran oleh negara pencemar lain untuk
mengendurkan komitmen iklim mereka.
Pakta Iklim Tetap Menjadi Harapan Global
Meski Amerika Serikat keluar, pakta iklim tidak serta-merta
runtuh. Perjanjian ini tetap menjadi satu-satunya kerangka global yang dimiliki
umat manusia untuk menghadapi krisis iklim secara kolektif.
Sekitar 90% emisi global masih berada di bawah komitmen
negara-negara yang tetap bertahan dalam pakta iklim. Uni Eropa dan Tiongkok
diperkirakan akan mengambil peran lebih besar dalam memimpin agenda iklim
dunia.
Bagi banyak pengamat, keluarnya AS justru mempertegas fungsi
pakta iklim sebagai standar moral global, pembeda antara negara yang memilih
masa depan berkelanjutan dan negara yang mengutamakan kepentingan jangka
pendek. Meskipun menjadi pukulan berat, keputusan Washington belum menjadi
akhir dari upaya global menyelamatkan bumi dari krisis iklim.
