Jepang belum menerima permintaan resmi untuk mengerahkan
Pasukan Bela Diri ke Timur Tengah dalam misi keamanan maritim, kata Menteri
Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi, Selasa (17/3).
"Saat ini belum ada permintaan resmi untuk pengerahan
Pasukan Bela Diri. Belum ada keputusan yang diambil," kata Koizumi kepada komite
anggaran majelis tinggi.
Ia menegaskan bahwa upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan
tetap menjadi prioritas.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan pemerintah
sedang meninjau opsi hukum, tetapi belum membuat keputusan terkait pengerahan
pasukan.
"Kami secara aktif mengeksplorasi apa yang dapat
dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku," katanya, seraya menambahkan
koordinasi dengan parlemen akan dilakukan jika perlu.
Pemerintah Jepang juga berdialog dengan AS dan Iran untuk
mengurangi ketegangan di Timur Tengah, kata Takaichi.
Pernyataan itu disampaikannya setelah Presiden AS Donald
Trump pada 14 Maret meminta China, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan
negara lain mengirim kapal perang ke Selat Hormuz untuk menjaga keamanan
pelayaran.
Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi juga menyerukan
deeskalasi konflik secepat mungkin. Jepang menyampaikan kepada Iran
kekhawatiran serius terkait serangan terhadap negara tetangga dan penutupan
Selat Hormuz, katanya.
Pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan
terhadap target di Iran, termasuk di Teheran, yang menimbulkan kerusakan dan
menewaskan korban sipil.
Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel dan
fasilitas militer AS di Timur Tengah.
AS dan Israel awalnya mengeklaim "serangan
pendahuluan" itu diperlukan untuk melawan ancaman dari program nuklir
Iran, tetapi kemudian mereka mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk mengubah
rezim yang berkuasa di Iran.
