Langit di atas Teheran pada awal Maret 2026 tidak lagi dihiasi oleh sinar matahari yang tenang

 

Langit di atas Teheran pada awal Maret 2026 tidak lagi dihiasi oleh sinar matahari yang tenang, melainkan kepulan asap hitam dari fasilitas strategis yang luluh lantak.

 

Dimulainya operasi militer bertajuk Operation Epic Fury oleh Amerika Serikat dan sekutunya Israel pada 28 Februari telah membuka Kotak Pandora yang ditakuti dunia selama dekade terakhir yaitu konfrontasi militer langsung di jantung Republik Islam Iran.

Bagi banyak pengamat, serangan ini bukan sekadar operasi militer terbatas, melainkan babak pembuka dari "perang tanpa akhir" yang baru.

Jika invasi Irak tahun 2003 disebut sebagai kesalahan strategis terbesar AS di abad ke-21, maka eskalasi di Iran tahun 2026 ini berisiko menjadi bencana yang jauh lebih luas, lebih dalam, dan lebih mematikan.

Di Washington, Presiden Donald Trump menegaskan bahwa operasi ini adalah langkah pre-emptive atau tindakan yang diambil lebih awal untuk mencegah suatu ancaman, untuk menghentikan program nuklir Iran yang diklaim telah mencapai titik kritis.

Namun, di balik retorika keamanan nasional, aroma politik domestik tercium sangat kuat. Dengan angka kepuasan publik yang stagnan di angka 42 persen dan tantangan ekonomi di dalam negeri, strategi rally-around-the-flag"(bersatu di belakang bendera) tampaknya menjadi pilihan bagi Trump untuk mengonsolidasi kekuasaan.

Apa yang dilakukan Trump terhadap Iran berisiko menjadi bumerang. Berbeda dengan kampanye militer singkat yang dibayangkan Gedung Putih, Iran memiliki kedalaman strategis dan jaringan proksi yang tidak dimiliki oleh Irak era Saddam Hussein.

Kematian Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan awal mungkin melemahkan struktur komando pusat secara temporer, tetapi justru menyatukan faksi-faksi yang sebelumnya bertikai di Iran.

Apalagi kematian seorang pemimpin saat menjalankan tugas - bukan bersembunyi di lubang tikus seperti Saddam - adalah katalisator emosional yang sangat kuat.

 

Alih-alih rakyat bangkit menggulingkan rezim sebagaimana harapan Donald Trump, serangan luar cenderung memadamkan api perselisihan domestik untuk sementara waktu demi menghadapi "musuh bersama".

Banyak pengamat Barat cenderung menyamakan keruntuhan rezim Saddam Hussein di Irak atau Muammar Khadafi di Libya sebagai cetak biru bagi apa yang akan terjadi di Teheran.

Namun, Republik Islam Iran bukanlah sebuah "kediktatoran satu orang", melainkan sebuah sistem institusional yang didesain untuk bertahan melampaui usia biologis pemimpinnya.

Struktur kekuasaannya bersifat berlapis : terdapat Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Dewan Wali, Majelis Para Ahli, serta jaringan ulama dan birokrasi ideologis yang relatif otonom.

Di Irak dan Libya, negara adalah personifikasi dari sang diktator. Ketika figur sentral tersebut dieksekusi atau digulingkan, seluruh struktur birokrasi dan militer ikut menguap karena ketiadaan legitimasi institusional yang mandiri. Sebaliknya, Iran memiliki "arsitektur berlapis".

Konsep Velayat-e Faqih (Perwalian Ahli Hukum), teori pemerintahan Islam Syiah, yang diletakkan oleh Ayatollah Khomeini memastikan bahwa menjaga keberlangsungan sistem adalah kewajiban tertinggi yang melampaui keselamatan individu manapun.

Kehadiran lembaga seperti Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Dewan Wali, maupun Majelis Para Ahli, berfungsi sebagai "sekring" politik yang mencegah korsleting kekuasaan saat terjadi kekosongan kepemimpinan.

Ini menjelaskan mengapa mesin militer Iran tetap mampu melakukan serangan balasan masif secara otomatis bahkan sesaat setelah kematian Khamenei; sistem ini memiliki prosedur operasional standar yang tidak memerlukan perintah verbal harian dari puncak.

Di samping itu, IRGC telah bertransformasi dari sekadar institusi militer biasa menjadi kekuatan politik dan ekonomi yang sangat besar di Iran.

Bagi para komandan IRGC, runtuhnya Republik Islam Iran bukan sekadar kekalahan politik, melainkan kebangkrutan ekonomi dan ancaman penghapusan insitusi.

Oleh karena itu, skenario yang paling masuk akal pasca-Khamenei bukanlah demokratisasi yang liberal, melainkan militerisasi. IRGC kemungkinan besar akan melakukan konsolidasi kekuasaan secara de facto. Para komandannya tidak akan membiarkan kekosongan komando puncak diisi oleh pihak lain.

Konflik ini tidak terjadi di ruang hampa. Dampaknya segera terasa di Selat Hormuz, jalur utama yang mengalirkan 20 persen pasokan minyak dunia. Ancaman Iran untuk menutup selat tersebut telah memicu kepanikan di pasar energi global, dengan harga minyak mentah melonjak melewati angka USD 100 per barel hanya dalam hitungan hari.

Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, lonjakan ini adalah ancaman nyata bagi stabilitas APBN dan harga BBM domestik.

Secara geopolitik, serangan ini mempertegas polarisasi dunia. Di satu sisi, Israel dan beberapa sekutu Barat berdiri teguh di belakang Washington. Di sisi lain, Rusia dan Turki mengecam keras pelanggaran kedaulatan ini, sementara China menyerukan agar seluruh pihak menahan diri serta kembali ke jalur dialog dan negosiasi.

Timur Tengah kini bukan lagi sekadar medan perang regional, melainkan papan catur persaingan kekuatan besar global (great power competition).

Ketakutan terbesar para diplomat adalah transformasi konflik ini menjadi perang regional yang tidak terkendali. Melalui "Poros Perlawanan" (Axis of Resistance), Iran memiliki kemampuan untuk memukul balik melalui Hizbullah di Lebanon, milisi di Irak, dan Houthi di Yaman.

 

Serangan rudal ke Israel dan pangkalan AS di Bahrain yang terjadi baru-baru ini hanyalah cuplikan dari apa yang bisa terjadi jika perang ini berlanjut menjadi perang urat syaraf yang panjang.

 

Selain itu, aspek kemanusiaan mulai menunjukkan potret yang kelam.

Laporan mengenai jatuhnya korban sipil, termasuk insiden tragis di sekolah-sekolah dan pemukiman di Minab dan Isfahan mulai memunculkan kritik keras bahwa Amerika Serikat dan Israel melanggar aturan fundamental hukum internasional (seperti piagam PBB) tentang larangan penggunaan kekerasan agresif, yang melemahkan posisi moral mereka.

Dunia akan menyaksikan krisis pengungsi baru yang berpotensi membanjiri perbatasan Turki dan meluas hingga ke Eropa.

Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, telah mengambil posisi sebagai bridge builder (jembatan perdamaian/dialog) di antara pihak-pihak yang bertikai.

Seruan untuk penghentian kekerasan dan kembali ke meja perundingan adalah langkah yang tepat, namun sangat sulit diimplementasikan di tengah gemuruh mesin perang.

Diplomasi saat ini seolah berada di ambang kepunahan, digantikan oleh logika militer yang saling menghancurkan.

Jika Donald Trump memproyeksikan perang ini akan selesai dalam 4 hingga 5 minggu, sejarah mencatat bahwa konflik di Timur Tengah jarang sekali mengikuti jadwal yang dibuat di atas kertas. Dari Afghanistan hingga Suriah, durasi perang selalu melampaui masa jabatan presiden yang memulainya.

Perang Iran vs AS-Israel 2026 menjadi pengingat pahit bahwa perdamaian global sangatlah rapuh. Jika tidak ada upaya de-eskalasi segera, dunia mungkin akan melihat Timur Tengah terjerumus ke dalam lubang hitam konflik yang mengisap sumber daya, nyawa, dan stabilitas selama bertahun-tahun ke depan.

Operation Epic Fury mungkin berhasil menghancurkan beton-beton fasilitas nuklir, namun ia juga berisiko menghancurkan tatanan keamanan dunia yang sudah compang-camping.

Kini, pertanyaannya bukan lagi "kapan perang berakhir", melainkan "apakah kita siap menghadapi konsekuensi dari perang tanpa akhir yang baru ini?"