Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak
mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario terkait
keberangkatan jemaah haji Indonesia 2026. Langkah ini diambil sebagai
antisipasi jika eskalasi konflik Timur Tengah semakin memburuk.
Menurut Dahnil, hingga saat ini persiapan penyelenggaraan
ibadah haji 2026, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, telah mencapai
sekitar 95%. Keberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia pun masih
dijadwalkan pada 22 April 2026.
Namun demikian, ia menegaskan dinamika keamanan di kawasan
Timur Tengah menjadi faktor krusial yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi oleh
pemerintah.
“Kita tidak bisa memastikan dinamika perang seperti apa ke
depan. Itu di luar kendali kita,” kata Dahnil seusai mengisi Khutbah Idulfitri
di Masjid Raya Al-Isra, Jakarta Barat, Jumat (20/3/2026).
Dahnil menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan skenario
terburuk apabila konflik meningkat dan berpotensi mengancam keselamatan jemaah
haji Indonesia. Salah satu opsi yang disiapkan adalah penyesuaian jadwal
keberangkatan.
“Jika eskalasi konflik sangat tinggi dan membahayakan
jemaah, tentu ada skenario, misalnya penyesuaian keberangkatan. Bisa sebagian
berangkat, sebagian ditunda,” jelasnya.
Ia menambahkan, keputusan strategis tersebut tidak akan
diambil secara sepihak. Pemerintah akan melakukan koordinasi lintas lembaga,
termasuk dengan presiden, DPR, serta otoritas Arab Saudi.
“Semua keputusan akan
mempertimbangkan keselamatan jemaah dan dilakukan bersama pemerintah Arab
Saudi,” ujarnya.
Meski ada potensi risiko geopolitik, pemerintah memastikan
hingga saat ini proses persiapan haji 2026 tetap berjalan normal. Pihak Arab
Saudi juga disebut masih melakukan persiapan secara optimal untuk menyambut
kedatangan jemaah dari berbagai negara, termasuk Indonesia.
“Pihak Saudi masih mempersiapkan semuanya sebagaimana
mestinya. Sampai saat ini tidak ada indikasi penundaan,” kata Dahnil.
Ia menegaskan, keselamatan jemaah menjadi prioritas utama
dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah
haji.
“Yang paling utama bagi Kementerian Haji dan presiden adalah
keselamatan jemaah haji Indonesia,” pungkasnya.
