Badan Gizi Nasional (BGN) menangguhkan atau suspend
operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelapa 2, Duren
Sawit, Jakarta Timur, usai dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang
menimpa 72 siswa.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi,
Nanik Sudaryati Deyang, saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu mengatakan selain
kasus itu, BGN juga menemukan bahwa SPPG tersebut belum memenuhi standar
operasional prosedur yang ditetapkan BGN.
"Selain itu, SPPG Pondok Kelapa kami suspend (hentikan
sementara) untuk waktu yang tidak terbatas, karena kondisi dapur, termasuk tata
letak dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang masih belum memenuhi
standar," ujar dia.
Nanik menegaskan, BGN juga menanggung biaya pengobatan
seluruh siswa yang kini telah diarahkan ke Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD)
Duren Sawit, Jakarta Timur.
"Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini.
BGN juga akan bertanggung jawab terhadap seluruh biaya pengobatan di rumah
sakit," ucap Nanik.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat
meninjau langsung ke RSKD Duren Sawit menyatakan terkait pembiayaan, bagi yang
sudah terdaftar BPJS Kesehatan maka sepenuhnya akan dibantu hingga pulih.
Penanganan secara cepat telah dilakukan dengan koordinasi
antara BGN dan Pemerintah Provinsi DKI beserta jajaran.
"Jadi, penanganan dan koordinasi berjalan cepat antara
BGN, Pemerintah DKI Jakarta dan juga dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan
dan tentunya beberapa rumah sakit terkait," ucapnya.
Kini, Pemerintah Provinsi DKI tengah menunggu hasil
laboratorium dari pemeriksaan MBG dan meminta pihak terkait untuk bertanggung
jawab secara terbuka.
Diharapkan para korban siswa maupun guru bisa segera pulih
dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala.
Sedangkan Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim)
terus memprioritaskan kondisi kesehatan siswa dan memastikan mereka mendapatkan
penanganan yang tepat.
"Kalau Sudin Pendidikan itu, kami tidak punya
kewenangan menyampaikan itu keracunan atau bukan. Yang jelas kami fokus kepada
keselamatan anak-anak, terutama terkait kesehatannya," kata Kepala Suku
Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, M. Fahmi.
Pihaknya telah menggelar rapat bersama sejumlah pemangku
kepentingan, termasuk dari sektor kesehatan dan pihak terkait program MBG.
Namun, Fahmi kembali menegaskan bahwa kesimpulan terkait
penyebab kejadian tidak dapat disampaikan sebelum hasil pemeriksaan
laboratorium resmi keluar.
"Tidak bisa juga kita menyebut ini keracunan kalau
datanya belum ada. Yang mengetahui hasilnya hanya laboratorium, jadi kita
tunggu saja," ujar Fahmi.
