Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menyatakan bantuan hingga
10 miliar dolar AS (sekitar Rp173 triliun) bagi Asia Tenggara memiliki dua
pilar untuk merespons lonjakan harga minyak akibat konflik Timur Tengah.
Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Jepang di Jakarta
Myochin Mitsuru mengatakan inisiatif tersebut terdiri dari dua pilar utama.
"Pertama sebagai respons darurat," kata Myochin
dalam diskusi di Jakarta, Kamis (23/4).
Ia menjelaskan pilar pertama difokuskan pada dukungan
pasokan energi melalui bantuan finansial.
"Inilah yang ingin Jepang berikan kepada negara-negara
Asia," katanya.
Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk kredit atau
pembiayaan bagi perusahaan serta pemerintah di Asia Tenggara.
"Tak hanya secara bilateral, kami juga ingin memperkuat
kerja sama dengan organisasi internasional terkait ini, untuk memanfaatkan
keahlian dan sumber daya keuangan mereka juga. Ini adalah bagian dari pilar
untuk respons tanggap darurat," ujarnya.
Pilar kedua berfokus pada penguatan struktur ekonomi jangka
panjang.
"Kami menginginkan struktur ekonomi kita menjadi lebih
tangguh dalam menghadapi krisis serupa di masa mendatang," kata Myochin.
Bantuan tersebut mencakup penguatan sistem pasokan energi,
diversifikasi sumber energi, serta peningkatan efisiensi industri.
"Itu artinya membuat industri kita lebih hemat
energi," katanya.
Inisiatif tersebut diumumkan Jepang pada 15 April melalui
program Kemitraan untuk Ketahanan Energi dan Sumber Daya di Asia (Power Asia).
Program ini diharapkan dapat mendorong impor minyak mentah
hingga 1,2 miliar barel per tahun, setara dengan kebutuhan impor ASEAN selama
sekitar satu tahun.
Myochin mengatakan kerja sama dalam inisiatif tersebut tidak
terbatas pada negara ASEAN.
"Oleh karena itu, keanggotaan tidak boleh dibatasi
secara artifisial hanya pada negara-negara ASEAN, antara ASEAN dan Jepang,
tetapi juga Australia, Korea, India, Bangladesh, dan Sri Lanka," katanya.
Terkait pelaksanaan bantuan, ia menyebut masih dalam tahap
pembahasan.
"Ini sedang dalam pembahasan. Pada 15 April, para
pemimpin menyetujui gagasan ini. Selanjutnya, para pemimpin mendelegasikan
kepada para menteri untuk membahas secara menyeluruh tentang penyediaan dari
setiap bantuan tersebut," katanya.
"Sebelum itu, setiap negara diharapkan untuk mengajukan
permohonan mereka, dan kemudian kami akan menyediakannya," kata Myochin.
