Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah pejabat
ekonomi era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk menampung
pengalaman mereka menghadapi krisis ekonomi 2008 di Istana Kepresidenan
Jakarta, Jumat.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto usai mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut.
Selain Airlangga, Menteri Purbaya Yudhi Sadewa juga turut mendampingi.
"Saya didampingi oleh Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya,
tadi mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi
menteri atau gubernur Bank Indonesia," kata Airlangga.
Tokoh yang hadir antara lain mantan Gubernur Bank Indonesia
periode 2003-2008 Burhanuddin Abdullah, mantan Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas periode 2005-2009 Paskah Suzetta, dan
mantan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas periode 2010-2014 Lukita
Dinarsyah Tuwo.
Menurut Airlangga, para tokoh tersebut membagikan pengalaman
menghadapi krisis ekonomi pada periode 2004-2014.
"Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang
menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008. Kebetulan
mereka rata-rata di periodenya antara 2004 sampai 2014," kata dia.
Salah satu pembahasan terkait inflasi yang sempat mencapai
sekitar 17 persen serta gejolak nilai tukar akibat kenaikan harga minyak dunia
pada 2005.
Airlangga mengatakan harga minyak dunia saat itu sempat
menyentuh 140 dolar AS per barel dan berdampak pada kenaikan inflasi hingga 27
persen.
Menurut dia, jika dibandingkan dengan kondisi saat ini,
situasi makro ekonomi Indonesia dinilai relatif lebih baik dengan fundamental
yang lebih kuat serta depresiasi rupiah yang berada di kisaran 5 persen, lebih
rendah dibandingkan berbagai kasus di masa lalu.
"Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif
situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat, dan depresiasi rupiah
itu sekitar 5 persen. Jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya.
Dari situ sebetulnya kita belajar bagaimana mengantisipasi
dan apa yang diperlukan untuk menghadapi situasi-situasi ke depan," kata
Airlangga.
Menurut dia, Presiden juga meminta pemerintah memantau
regulasi untuk memperkuat sektor keuangan dan menjaga kehati-hatian perbankan
nasional.
Selain itu, pemerintah akan mengkaji penguatan permodalan
perbankan mengingat jumlah bank di Indonesia cukup banyak.
"Presiden meminta kami bersama Menteri Keuangan untuk
memonitor bagaimana regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan
juga menjaga prudensial dari perbankan kita. Kita memang jumlah perbankan
banyak dan mungkin kita perlu kaji bagaimana permodalannya untuk
diperkuat," kata Airlangga.
Sementara itu, Burhanuddin Abdullah mengatakan pertemuan
tersebut membahas pengalaman masa lalu yang dapat menjadi pelajaran dalam menghadapi
kondisi ekonomi saat ini.
“Diskusi cerita masa lalu, ada peristiwa yang dulu juga
pernah terjadi dan bisa dijadikan pelajaran sekarang,” kata Burhanuddin.
Ia mencontohkan kenaikan harga bahan bakar minyak hingga 126
persen pada 2005 akibat faktor eksternal yang berdampak pada kondisi ekonomi
domestik.
"Dulu di dalam negeri yang menaikkan, itu juga karena
eksternal kan, faktornya maksud saya, eksternal kan. Nah terus kemudian
dampaknya kan sama seperti sekarang. Mungkin cara penanganannya yang harus
di-refine gitu," ucapnya.
Menurut Burhanuddin, pembahasan dalam pertemuan tidak secara
spesifik membahas nilai tukar rupiah, melainkan dampak menyeluruh dari kondisi
global terhadap perekonomian nasional.
Dia juga menyampaikan perlunya langkah yang lebih rinci dari
pemerintah, baik dari sisi fiskal maupun moneter, termasuk penguatan koordinasi
antarlembaga dalam menangani situasi ekonomi.
"Di pemerintah lah. Jadi fiskalnya bagaimana, moneter
bagaimana, secara teamwork-nya harus seperti apa untuk menyelesaikan masalah
ini," ujar dia.
