Harga bahan bakar minyak (BBM) di Iran terancam naik tajam
di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat. Pemerintah Iran kini
mempertimbangkan penyesuaian harga bensin untuk mengurangi beban subsidi energi
yang ditanggung negara.
Tekanan ekonomi Iran dipicu blokade Amerika Serikat (AS),
sanksi finansial, serta eskalasi konflik militer. Dana Moneter Internasional
(IMF) bahkan memproyeksikan produk domestik bruto (PDB) Iran menyusut 5,4% pada
2026.
Kondisi tersebut semakin diperparah oleh anjloknya nilai
tukar rial yang mencapai rekor terendah, yakni sekitar 2 juta rial per dolar AS
di pasar bebas Teheran.
Biaya produksi bensin di tingkat kilang mencapai sekitar 1,3
juta rial atau setara Rp 16.724 per liter. Namun, masyarakat Iran masih dapat
membeli bensin dengan harga bersubsidi terendah sebesar 15.000 rial atau
sekitar Rp 192 per liter, mengutip berbagai sumber, Senin (24/8/2026).
Kesenjangan harga tersebut membuat pemerintah harus
menanggung beban subsidi yang sangat besar. Sejumlah langkah telah ditempuh
untuk mengatasi persoalan tersebut, mulai dari meningkatkan produksi kilang,
menggunakan produk petrokimia, hingga menurunkan kualitas bahan bakar dengan
cara mengencerkannya. Di tengah tekanan tersebut, pemerintah Iran kini mengkaji
tiga pilihan kebijakan untuk mengatasi persoalan harga BBM dan subsidi energi.
3 Opsi Kebijakan BBM Iran
1. Mempertahankan Harga dan Membatasi Stok
Opsi pertama adalah mempertahankan harga BBM seperti saat
ini, tetapi memberlakukan pembatasan stok harian di setiap stasiun pengisian
bahan bakar.
2. Memberikan Kuota 30 Liter per Bulan
Pilihan kedua adalah memberikan bensin bersubsidi sebanyak
30 liter per bulan kepada setiap warga, termasuk mereka yang tidak memiliki
kendaraan. Kuota tersebut nantinya dapat diperjualbelikan kembali.
3. Meliberalisasi Harga hingga Rp 11.000 per Liter
Pilihan paling ekstrem adalah meliberalisasi harga bensin
hingga mendekati biaya keekonomian kilang, yakni sekitar 872.000 rial atau
sekitar Rp 11.218 per liter.
Wakil Presiden Pertama Iran Mohammad-Reza Aref
mengisyaratkan pemerintah cenderung memilih liberalisasi harga secara bertahap
dengan mengalokasikan penghematan subsidi kepada masyarakat rentan.
"Tingkatan harga termurah dengan kuota 60 liter harus
tetap diberlakukan. Namun, kuota kedua dapat secara bertahap diturunkan, dan
harga pada akhirnya harus diliberalisasi secara transparan dengan hasil yang
dialokasikan untuk masyarakat yang rentan," kata Aref.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian meminta masyarakat memahami
kondisi yang tengah dihadapi pemerintah.
"Saya memahami bahwa kita memiliki banyak masalah di
masyarakat saat ini. Kita melakukan yang terbaik agar rakyat tidak menderita,
tetapi musuh melakukan yang terbaik agar kita tidak berhasil,"
sambungnya,” ujar Pezeshkian, dikutip dari Al Jazeera, Minggu (23/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan ketika perekonomian Iran
semakin tertekan, termasuk setelah Presiden AS Donald Trump mengancam
melancarkan operasi sanksi ekonomi skala besar terhadap Iran, bahkan turut
mengancam negara, perusahaan, atau lembaga mana pun yang membantu ekonomi Iran.
Warga Khawatir Harga Kebutuhan Semakin Berat
Rencana perubahan harga BBM menimbulkan kekhawatiran di
kalangan masyarakat Iran yang sudah menghadapi inflasi tinggi. Data Pusat
Statistik Iran menunjukkan inflasi tahunan mencapai 88%. Sementara itu, inflasi
sektor pangan bahkan melampaui 128%.
Mostafa, seorang pekerja ritel di Teheran barat, mengkritik
perbandingan harga bahan bakar Iran dengan negara lain yang menurutnya tidak
memperhitungkan tingkat pendapatan masyarakat.
"Pemerintah terus berbicara tentang bagaimana harga
bahan bakar tidak sebanding dengan negara lain, tetapi mereka tidak mau
berbicara tentang bagaimana gaji bahkan tidak mendekati harga di tempat lain,
atau pengeluaran lainnya. Kita sudah terbebani oleh harga yang kita hadapi saat
ini," keluh Mostafa.
Pemerintah Iran kini menghadapi pilihan sulit untuk
mengurangi beban subsidi energi tanpa semakin membebani masyarakat. Salah satu
skenario yang dikaji dapat membuat harga BBM mendekati Rp 11.218 per liter,
meski pemerintah juga mempertimbangkan pemberian kuota dan liberalisasi harga
secara bertahap.
