Sebanyak 22 kabupaten/kota di Jawa Timur (Jatim) telah
menetapkan status darurat kekeringan. Dari jumlah tersebut, 19 daerah
menetapkan status siaga darurat, sedangkan tiga daerah lainnya berstatus
tanggap darurat bencana.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jawa Timur, Gatot Soebroto,
mengatakan kondisi tersebut terjadi saat wilayah Jatim memasuki puncak musim
kemarau pada Agustus 2026.
"Hingga hari ini sebagaimana informasi BMKG merupakan
puncak musim kering. Dari potensi 29 kabupaten/kota di Jawa Timur yang punya
daerah rawan kekeringan, sudah ada 22 kabupaten-kota yang membuat Surat
Keputusan (SK) Siaga Darurat," ujar Gatot, Senin (31/8/2026).
Dari 22 kabupaten/kota yang telah menetapkan status darurat
kekeringan, sebanyak 19 daerah berstatus siaga darurat.
Daerah tersebut yakni Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi,
Bangkalan, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Malang, Jember, Sampang,
Tulungagung, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Jombang, Bojonegoro, Pamekasan, dan Kota
Batu.
Sementara itu, tiga daerah lainnya telah meningkatkan status
menjadi tanggap darurat, yakni Kabupaten Mojokerto, Lumajang, dan Situbondo.
Penetapan status tersebut dilakukan pemerintah daerah
sebagai dasar untuk mempercepat penanganan dampak kekeringan, terutama di
wilayah yang mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
Gatot mengatakan dari 22 wilayah yang menetapkan status
darurat kekeringan, sebanyak 15 kabupaten/kota telah mengajukan permohonan
bantuan distribusi air bersih kepada BPBD Jawa Timur.
BPBD Jatim kemudian melakukan pendataan untuk menentukan
wilayah yang paling membutuhkan bantuan air bersih.
"Dan kita sudah melakukan pendataan, sudah dilakukan
dropping air bersih, dan nanti tetap kita menunggu permintaan penduduk dari
daerah mana yang sekiranya paling butuh untuk dilakukan dropping air
bersih," katanya.
Distribusi air bersih dilakukan secara bertahap berdasarkan
tingkat kebutuhan dan permintaan dari daerah terdampak. BPBD Jatim juga
berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta relawan untuk memastikan bantuan
dapat menjangkau masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air.
Untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang meluas, BPBD
Jawa Timur telah menyiapkan berbagai kebutuhan penanganan, termasuk ribuan
ritase distribusi air bersih. Selain air bersih, bantuan juga mencakup tandon
air dan terpal bagi daerah yang membutuhkan.
Penyaluran tandon dan distribusi air bersih dilakukan dengan
melibatkan berbagai unsur, termasuk relawan di wilayah terdampak.
BPBD Jatim memastikan penanganan akan terus disesuaikan
dengan perkembangan kondisi di lapangan. Daerah yang membutuhkan bantuan air
bersih dapat mengajukan permintaan agar distribusi segera dilakukan sesuai
hasil pendataan dan skala prioritas.
