Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres mengingatkan negara-negara maju untuk segera merealisasikan komitmen pendanaan iklim sebesar US$ 300 miliar (sekitar Rp 4.800 triliun) per tahun guna mendukung negara-negara berkembang.
Desakan ini disampaikan di tengah melonjaknya risiko bencana alam, krisis pangan, gelombang pengungsian, hingga kerugian ekonomi yang kian memberatkan negara-negara rentan.
Dalam forum Foreign Policy Circle Talks bertajuk “Eight Decades of the United Nations: What's Next?” di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (19/10/2026), Guterres menegaskan, laju perubahan iklim semakin tak terkendali dan negara miskin serta berkembang menanggung dampak paling destruktif.
"Perubahan iklim semakin cepat dan negara-negara rentan menanggung dampak paling berat, mulai dari pengungsian dan kelaparan hingga ketidakstabilan serta kerugian ekonomi," ujar Guterres.
Ia memberikan peringatan keras bahwa suhu global diperkirakan bakal melampaui ambang batas aman kenaikan 1,5 derajat Celsius dalam beberapa tahun mendatang. Oleh karena itu, upaya menekan magnitudo dan durasi lonjakan suhu bumi harus berjalan beriringan dengan perlindungan nyata bagi masyarakat terdampak.
Menurut Guterres, negara-negara berkembang membutuhkan kepastian alokasi anggaran yang memadai untuk melakukan mitigasi dan pemulihan. Negara maju pun dituntut menepati janji pendanaan sekaligus melipatgandakan alokasi dana adaptasi hingga tiga kali lipat.
"Negara-negara maju harus menepati janji mereka untuk menyediakan 300 miliar dolar AS per tahun guna mendukung negara-negara berkembang dalam masa transisi dan melipatgandakan dana adaptasi hingga tiga kali lipat," tegasnya.
Selain dana transisi dan adaptasi, Guterres menekankan krusialnya pengalokasian sumber daya khusus untuk mengatasi skema kerugian dan kerusakan (loss and damage), serta menjamin keterjangkauan sistem peringatan dini (early warning system) bagi setiap populasi di seluruh pelosok dunia.
