Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas sekaligus ultimatum untuk mengevaluasi seluruh jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat ini berada di bawah kendali Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Ia menekankan pentingnya mengecek aspek kinerja, moralitas, hingga prestasi direksi. Bagi yang terbukti malas atau menyalahgunakan wewenang, Prabowo meminta segera diganti.
"Kalau dia tidak berprestasi, malas-malasan, atau menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti," kata Prabowo saat Townhall Meeting Danantara-BUMN di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (28/4/2025).
Tinggalkan Praktik Lama yang Tidak Efisien
Prabowo juga mengingatkan seluruh direksi untuk meninggalkan pola kerja lama yang tidak efisien dan menyimpang. Menurutnya, direksi BUMN harus berkomitmen penuh pada integritas dan kinerja maksimal.
"Tinggalkan praktik-praktik zaman dahulu yang tidak efisien. Harus berbuat yang terbaik," tegasnya.
Prabowo menambahkan promosi jabatan harus berbasis pada prestasi dan profesionalisme, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau afiliasi politik. "Pilih yang terbaik, profesional, tanpa pandang latar belakang," tambahnya.
Konsolidasi Besar 844 BUMN dalam Danantara
Dalam kesempatan yang sama, BPI Danantara, badan pengelola investasi nasional, mengumumkan konsolidasi 844 entitas BUMN, termasuk anak dan cucu perusahaan, ke dalam satu payung besar.
CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menyatakan konsolidasi ini dilakukan cepat sejak Danantara mulai beroperasi pada 21 Maret 2025. "Kini seluruh 844 perusahaan tersebut resmi menjadi bagian dari Danantara Indonesia," ujar Rosan.
Danantara: Pilar Ekonomi Masa Depan
Prabowo menyebut, BPI Danantara akan menjadi kekuatan baru untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Ia menegaskan kekayaan negara harus dikelola secara hemat, efisien, dan bertanggung jawab demi generasi masa depan.
"Kekayaan negara harus dihemat dan dipertahankan untuk anak-cucu kita," tegas Prabowo.
BPI Danantara diresmikan pada Senin (24/2/2025) oleh Presiden Prabowo yang bertujuan memperkuat aset negara dan mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan investasi nasional yang terintegrasi dan transparan.
