Selebritas sekaligus anggota DPR Verrell Bramasta dikritik Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein akibat menanggapi kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi terkait program militer untuk anak nakal di Jabar. Berikut pernyataan lengkap dari Verrell Bramasta.
Verrell Bramasta kembali menjadi sorotan publik. Kali ini bukan karena karier akting atau gaya hidupnya, melainkan karena pernyataannya yang dianggap menentang kebijakan kontroversial Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengenai program militer untuk anak nakal.
Pernyataan Verrell Bramasta itu menuai kritikan tajam dari Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein yang menilai bahwa Verrell yang merupakan wakil rakyat dari Dapil Jawa Barat VII mencakup Purwakarta seharusnya tidak berbicara mengenai kontra terhadap kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi.
Dalam keterangannya, Saepul Bahri menyayangkan pernyataan Verrell yang dianggap “tidak sejalan” dengan langkah gubernur. Bupati menilai, dukungan terhadap pendekatan militer penting untuk mengatasi anak-anak dengan perilaku bermasalah.
Namun, bagi Verrell, ada garis batas yang tidak boleh dilewati, yakni nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan anak.
"Saya mengapresiasi kedisiplinan, tetapi pendekatan militer untuk anak-anak harus ditinjau ulang," tegas Verrell Bramasta melalui video yang diunggah di akun Instagramnya, Sabtu (10/5/2025).
Verrell justru mengajak publik berpikir lebih dalam. Menurutnya, anak-anak yang nakal tidak selalu karena kurang disiplin melainkan bisa dipicu tekanan sosial atau masalah psikologis.
“Pendidikan karakter adalah pondasi penting. Namun, kalau hanya lewat fisik, tanpa menyentuh psikologis dan spiritual mereka maka justru bisa membentuk pribadi yang keras, bukan tangguh,” jelasnya.
Ia menekankan pendekatan satu arah, apalagi bersifat koersif, tidak selaras dengan prinsip dasar pendidikan dan perlindungan anak.
Verrell mengingatkan, tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 maupun Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang membenarkan anak-anak dipindahkan ke barak militer hanya karena dianggap bermasalah.
“Solusinya harus melibatkan konselor pendidikan, lembaga sosial, orang tua, dan bukan instansi militer,” katanya.
Dalam analoginya yang menyentuh, Verrell menggambarkan anak-anak bermasalah layaknya pasien yang sakit.
"Harus didiagnosa dahulu sebelum diberikan ‘obat’. Jangan sampai niat baik justru dilakukan dengan cara yang salah," ujarnya.
Di akhir videonya, Verrell Bramasta menyampaikan harapan agar Komisi X DPR RI dapat mengajak Kementerian Pendidikan dan Pemerintah Daerah berdiskusi terbuka tentang pendekatan terbaik bagi anak-anak bermasalah.
“Setiap kebijakan pendidikan harus berjalan sesuai aturan, menjunjung kemanusiaan, dan berpihak pada tumbuh kembang anak,” tutup Verrell Bramasta dalam pernyataannya terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengenai program militer untuk anak nakal.
