Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung No. G/816/V.25/HK/2024, komponen harga LPG 3KG seharusnya terdiri dari:
-Harga Jual Eceran (HJE): Rp12.750
-Biaya Operasional & Angkut: Rp4.250
-Harga Agen ke Pangkalan: Rp17.000
-Margin Pangkalan: Rp3.000
-HET Pangkalan: Rp20.000
Namun, praktik di lapangan menunjukkan:
-Mark-up harga oleh Pihak Ketiga: PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Lampung diduga melepas distribusi ke SPBE swasta, yang menambah biaya distribusi ilegal sebesar Rp4.250, melanggar Pergub.
-Pengurangan Berat Tabung: Dugaan kecurangan oknum distributor dalam pengisian gas.
-Kegagalan Sistem Hulu-Hilir: Pertamina dinilai gagal memutus mata rantai panjang distribusi yang memicu spekulasi harga.
Untuk itu Sekjen LSM Trinusa DPD Lampung ,Faqih Fakhrozi, menegaskan:
"Pertamina harus mengambil alih distribusi langsung ke pangkalan. Negara memberi subsidi untuk jaring pengaman sosial, bukan untuk dikorupsi oknum!"
LSM Trinusa juga mengungkap anomali kekayaan General Manager Pertamina Patra Niaga Wilayah Lampung, Erwin Dwiyanto diantaranya:
-Total kekayaan naik 321,93% (2020: Rp2,26 miliar → 2024: Rp9,53 miliar).
-Aset Tanah & Bangunan: Rp1,56 miliar → Rp5,83 miliar (naik 272,98%).
-Kas & Setara Kas: Rp461 juta → Rp2,65 miliar (naik 475%).
"Lonjakan fantastis ini harus diusut KPK. Jangan sampai BUMN jadi sarang rente!" tegas Faqih.
Pasal 107 UU No. 22/2001 tentang Migas: Ancaman pidana bagi pelaku manipulasi distribusi.
UU Perlindungan Konsumen: Pidana 5 tahun atau denda Rp2 miliar.
Penyimpangan Keuangan:
UU Tipikor (Pasal 12B & 12C UU No. 31/1999): Ancaman pidana 20 tahun hingga seumur hidup.
Selanjutnya LSM Trinusa DPD Lampung akan laporkan kasus ini ke KPK, PPATK, dan Komisi VII DPR dan mendesak audit forensik terhadap transaksi keuangan Erwin Dwiyanto.
Tuntutan kepada Pertamina:
-Penyesuaian Harga: Segera turunkan harga sesuai HET.
-Evaluasi Distribusi: Hentikan kerja sama dengan SPBE swasta yang bermasalah.
-Transparansi: Buka data distribusi dan audit internal. (Tim)
