Pemerintah tengah menyiapkan program penyediaan akses internet cepat 100 Mbps. Akses ini diprioritaskan di wilayah tanpa jaringan serat optik atau blank spot, termasuk sekolah, puskesmas, dan kantor desa.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, langkah itu merupakan bagian dari percepatan pemerataan digital nasional. Dia menjelaskan, konektivitas digital adalah fondasi penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi rakyat.
"Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam pidato pelantikannya, Presiden menyampaikan secara berulang pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat," ujar Meutya seperti dilansir dari Antara, Minggu (15/6/2025).
Pemerintah pun telah menyiapkan spektrum baru yang akan dialokasikan secara transparan kepada penyelenggara jaringan tetap. Model jaringan yang akan diterapkan bersifat open access, artinya pemegang izin wajib membuka infrastrukturnya untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi yang lain.
Upaya itu bertujuan membuka jalan bagi penyediaan layanan internet tetap berkecepatan tinggi di area yang belum terjangkau jaringan serat optik, khususnya untuk fasilitas publik seperti sekolah, pusat layanan kesehatan, kantor desa, dan rumah tangga.
Menurut data Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, sebanyak 190.000 unit sekolah atau sekira 86% masih belum mempunyai akses internet tetap.
Selain itu, 75% Puskesmas atau 7.800 unit belum terkoneksi dengan baik, 32.000 kantor desa masih berada dalam zona blank spot, dan penetrasi fixed broadband baru menjangkau 21,31% rumah tangga di Indonesia.
"Ini adalah langkah kami dalam memastikan bahwa setiap kebijakan spektrum tidak hanya mengutamakan aspek regulasi, tapi juga membuka ruang seluas-luasnya untuk keterlibatan dan kesiapan industri," ujar Meutya.
Proses seleksi operator akan dimulai tahun ini dengan skema yang transparan dan akuntabel, mengedepankan kesiapan teknologi dan komitmen untuk menyediakan layanan dengan harga terjangkau.
