Pemerintah terus mendorong transisi energi nasional melalui pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi utama untuk rumah tangga. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Indonesia menuju swasembada energi, sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi.
PGN mencatat hingga 2025 sudah lebih dari 820.000 Sambungan Rumah Tangga (SR) gas bumi terpasang di 18 provinsi dan 74 kabupaten/kota.
Kehadiran jaringan gas bumi (jargas) ini bukan hanya mempermudah akses energi bersih, tapi juga menjadi solusi penghematan subsidi negara yang selama ini tersedot untuk LPG. Dalam catatan PGN, jargas rumah tangga telah menyumbang penghematan subsidi negara hingga Rp 1,7 triliun per tahun.
Salah satu warga yang telah merasakan manfaat langsung dari penggunaan gas bumi adalah Dadang Sudana, warga Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Ia telah menggunakan gas bumi di rumahnya selama kurang lebih lima bulan terakhir.
“Awalnya ada pendataan dari RT dan RW, setelah itu baru dilakukan pemasangan pipa ke rumah,” ujar Dadang saat ditemui Beritasatu.com.
Menurutnya, penggunaan gas bumi memberikan kenyamanan dan efisiensi dalam aktivitas rumah tangga, terutama karena pasokan gas tersedia 24 jam tanpa resiko kehabisan saat dibutuhkan. “Lebih efisien, tidak takut kehabisan gas saat memasak, atau harus isi ulang di waktu yang tidak pas,” jelasnya.
Namun, dari sisi biaya, ia mengakui adanya perbedaan. Jika sebelumnya saat menggunakan LPG ia hanya menghabiskan sekitar Rp 60.000 per bulan, kini penggunaan gas bumi bisa mencapai Rp 100.000 per bulan.
Meskipun begitu, Dadang tetap mengapresiasi layanan ini dan berharap ada evaluasi dari pemerintah terkait tarif dan sistem meteran. “Saya harap perhitungan pemakaian gasnya lebih akurat. Dan semoga ke depan harganya bisa lebih terjangkau bagi masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga mendorong agar lebih banyak warga di sekitarnya bisa beralih ke gas bumi, mengingat manfaat jangka panjangnya terhadap ketahanan energi nasional dan kenyamanan pengguna.
Program jargas ini sejalan dengan upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor yang rentan terhadap fluktuasi harga global. Selain itu, gas bumi juga memiliki jejak karbon yang lebih rendah, sehingga mendukung target penurunan emisi nasional dalam agenda transisi energi menuju Net Zero Emission pada 2060.
