Presiden Rusia, Vladimir Putin, dikabarkan akan melakukan perjalanan ke luar negeri minggu depan untuk bertemu Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, meskipun saat ini statusnya menjadi buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Putin menjadi buronan ICC sejak Maret 2023, terkait dugaan penculikan anak-anak Ukraina selama konflik yang dipicu invasi Rusia ke Ukraina. ICC yang berkantor pusat di Den Haag, Belanda, memang hanya bisa menangkap tersangka jika negara-negara bekerja sama, dan kerja sama ini kerap tidak konsisten.
Meski menghadapi surat perintah penangkapan tersebut, Vladimir Putin tetap melakukan perjalanan ke luar negeri, termasuk ke Mongolia yang merupakan anggota ICC, serta negara-negara non-anggota seperti China dan Korea Utara. Untuk pertemuannya dengan Donald Trump, Putin memilih Uni Emirat Arab sebagai lokasi, yang juga bukan anggota ICC.
“ICC sendiri didirikan pada 2002 untuk menuntut para pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, beberapa kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China bukan anggota pengadilan tersebut. Ukraina baru bergabung sejak Januari 2025,” tulis AP, Senin (11/8/2025).
Presiden Donald Trump sendiri pernah menjatuhkan sanksi pada jaksa ICC dan menolak kewenangan pengadilan ini, menyebutnya “tindakan tidak sah dan tanpa dasar.” Rusia juga menolak ICC dan bahkan mengeluarkan surat perintah balik terhadap jaksa serta hakim ICC.
Dalam sejarahnya, ICC menghadapi banyak kendala dalam menangkap tersangka, termasuk pemimpin-pemimpin besar yang berkunjung ke negara anggota tanpa ditangkap. Contohnya, pemimpin Israel Netanyahu pernah bebas melakukan kunjungan ke Hungaria meski ada surat perintah ICC. Beberapa negara bahkan keluar dari ICC karena masalah tersebut.
Hanya saja ada juga beberapa tokoh dunia yang diduga terlibat kejahatan berhasil ditangkap ICC. Salah satunya adalah mantan presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Ia kini ditahan di sel pengadilan ICC di Den Haag setelah dia ditangkap atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait penindakan keras pemerintahannya terhadap perdagangan narkoba.
Duterte ditangkap di negaranya pada bulan Maret 2025 oleh polisi Filipina saat tiba dari penerbangan Hong Kong. Presiden Ferdinand Marcos mengatakan penangkapan itu “tepat dan benar” dan bukan tindakan politik.
