Presiden Nepal Ram Chandra Poudel dikabarkan akan membubarkan parlemen dan membentuk pemerintahan sementara dengan menunjuk mantan Ketua Mahkamah Agung, Sushila Karki, sebagai perdana menteri.
Kesepakatan ini muncul setelah sejumlah laporan menyebut Karki menolak jabatan tersebut sebelum Dewan Perwakilan Rakyat resmi dibubarkan.
Seperti dilaporkan The Himalayan Times, Presiden Poudel akan mengumumkan pembubaran parlemen yang memiliki 275 kursi, menetapkan keadaan darurat, serta menunjuk Karki sebagai perdana menteri sementara.Langkah tersebut disebut selaras dengan tuntutan para demonstran dari kalangan Generasi Z, kata penasihat pers kepresidenan, Kiran Pokharel.
Pelantikan Karki sebagai kepala pemerintahan sementara diperkirakan digelar pada Jumat malam pukul 21.00 waktu setempat.
Dorongan pembentukan pemerintahan sementara muncul setelah gelombang aksi protes sejak Senin (8/9/2025) yang berujung ricuh dan menewaskan sedikitnya 51 orang serta melukai ratusan lainnya. Kerusuhan itu juga memaksa jatuhnya pemerintahan Perdana Menteri KP Sharma Oli.
Menurut data kepolisian, korban jiwa terdiri atas tiga anggota kepolisian, 21 demonstran, 18 warga sipil, dan sembilan narapidana.
