Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan melaksanakan asesmen keandalan bangunan terhadap 80 pondok pesantren besar di delapan provinsi dengan populasi pesantren terbesar, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.
Sebanyak 80 ponpes tersebut dijadikan sampel untuk mengevaluasi dan memperbaiki standar bangunan yang aman dan layak huni bagi para santri. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa asesmen ini bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai upaya membangun pembelajaran bersama.
“Bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk membangun pembelajaran bersama bagaimana membuat ruang belajar yang kuat, sejuk, dan aman,” kata Dody di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat (PM), Selasa (14/10/2025).Inisiatif ini merupakan bagian dari sinergi lintas kementerian yang diperkuat melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian PU, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.
Dody menjelaskan, Kementerian PU berperan sebagai mitra teknis untuk membantu pemerintah daerah dan Kementerian Agama dalam memperkuat infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia.
“Lewat kesepakatan hari ini, kita ingin memperkuat peran pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan agar setiap pesantren, sekecil apa pun, mendapat perhatian yang sama,” tambahnya.
Selain asesmen, Kementerian PU juga mendorong pemberian pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi bagi santri. Hal ini bertujuan untuk mengubah semangat gotong royong atau roan yang telah mengakar di pesantren menjadi keterampilan konstruksi tersertifikasi.
“Kami tidak ingin budaya itu hilang. Kami justru ingin memperkuatnya dengan pengetahuan. Karena itu, kami akan melatih dan mensertifikasi santri sebagai tenaga kerja konstruksi supaya semangat roan berubah menjadi keahlian yang diakui,” ujar Dody.