Pemerintahan Donald Trump memperingatkan akan memulai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap pegawai federal apabila negosiasi dengan Partai Demokrat untuk mengakhiri penutupan pemerintahan (shutdown government) Amerika Serikat (AS) tidak menghasilkan kesepakatan.
Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih Kevin Hassett. Ia menyebut, langkah tegas tersebut akan diambil jika perundingan dianggap tidak membuahkan hasil sama sekali.
“Presiden Trump dan Russell Vought telah menyiapkan rencana darurat jika diperlukan, meskipun kami berharap hal itu tidak terjadi,” ujar Hassett dikutip dari Reuters pada Minggu (5/10/2025).
Krisis politik ini muncul setelah penutupan sebagian pemerintahan memasuki hari kelima. Penutupan dimulai pada 1 Oktober 2025, awal tahun fiskal baru, menyusul kegagalan Senat yang dikuasai Demokrat meloloskan rancangan pendanaan sementara hingga 21 November.
Partai Demokrat menolak karena menuntut perpanjangan permanen kredit pajak asuransi kesehatan dan jaminan tertulis bahwa Gedung Putih tidak akan memotong anggaran yang sudah disetujui.
Sementara itu, pemimpin Demokrat di DPR AS Hakeem Jeffries menuding Presiden Trump tidak serius dalam negosiasi.
“Yang kita lihat hanyalah negosiasi lewat video palsu, pembatalan agenda di DPR, dan presiden yang lebih memilih bermain golf. Itu bukan tindakan yang bertanggung jawab,” tegas Jeffries.
Hingga kini, belum ada tanda-tanda kemajuan berarti dalam perundingan. Jika kebuntuan terus berlanjut, jutaan pegawai federal berisiko kehilangan pekerjaan, sementara pelayanan publik di seluruh AS terancam lumpuh.
