Laporan rahasia dari pengawas pemerintah Amerika Serikat (AS) menyebut unit militer Israel telah melakukan “ratusan pelanggaran” hukum potensial terhadap hak asasi manusia (HAM) di Jalur Gaza.
Seperti dilansir dari The Washington Post, temuan dari Office of Inspector General Departemen Luar Negeri AS menandai ini merupakan kali pertama laporan pemerintah AS mengakui bahwa tindakan Israel di Gaza masuk dalam lingkup Leahy Laws, yakni pelanggaran HAM berat.
Dengan adanya undang-undang tersebut, seharusnya bantuan keamanan AS kepada unit militer asing yang secara kredibel dituduh melakukan pelanggaran HAM berat, tidak dapat diberikan.Pejabat AS yang membahas isi laporan, dengan syarat anonim karena sifatnya classified, menyatakan temuan tersebut menimbulkan keraguan tentang kemungkinan akuntabilitas Israel. Pasalnya, ada insiden yang besar dan proses peninjauan yang bersifat deferensial terhadap Israel Defense Forces (IDF).
“Yang mengkhawatirkan saya adalah akuntabilitas akan terlupakan begitu kebisingan konflik mereda,” ujar Charles Blaha, mantan pejabat Departemen Luar Negeri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Leahy Laws.
Kantor Inspector General menolak berkomentar, tetapi mengakui keberadaan laporan tersebut di situs webnya. “This report contains information that is Classified and is not available for public viewing,” tulis laman tersebut.
Laporan itu selesai beberapa hari sebelum Israel dan Hamas menandatangani perjanjian ceasefire yang memungkinkan pembebasan sandera Israel terakhir, penahanan sebagian pasukan Israel ditarik, dan sebagian bantuan kemanusiaan kembali ke Gaza.
Leahy Laws dinamai dari mantan senator Patrick J Leahy (D-Vermont), yang mensponsori undang-undang untuk memberikan konsekuensi bagi unit militer asing yang menerima dana AS dan melakukan eksekusi di luar proses hukum, penyiksaan, atau kekejaman lainnya.Kampanye militer Israel selama dua tahun di Gaza telah menewaskan hampir 70.000 warga Palestina sejak serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober 2023, dan menguji efektivitas Leahy Laws.
AS memberikan sedikitnya US$ 3,8 miliar bantuan tahunan kepada Israel, dan dalam beberapa tahun terakhir menambah puluhan miliar dolar, menjadikannya penerima bantuan AS terbesar secara kumulatif di dunia.
Pemerintahan Biden sendiri mendapat kritik karena tidak menghentikan bantuan kepada unit Israel yang dituduh melakukan pelanggaran HAM berat, termasuk yang terlibat pembunuhan Omar Assad, warga AS berusia 78 tahun dari Milwaukee, yang ditahan di pos pemeriksaan Tepi Barat pada 2022.
Sementara Pemerintahan Trump menempuh pendekatan serupa terhadap IDF, tetapi tanpa mengulang retorika pemerintahan sebelumnya tentang hak asasi manusia sebagai pusat kebijakan luar negeri AS. “Tidak ada perbedaan antara pemerintahan Biden dan Trump soal ini,” kata Blaha.Sejak menjabat, Trump memutuskan konflik dengan pengawas independen pemerintah federal, memberhentikan 17 inspectors general yang diangkat presiden, melanggar norma historis. Inspectors ini bertugas mengawasi birokrasi federal yang luas untuk menghentikan pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan, serta menyelamatkan miliaran dolar AS.
