Bencana banjir dan tanah longsor
yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memaksa sekitar satu juta
warga mengungsi. Pemerintah pusat menegaskan tengah mempercepat penanganan
darurat sekaligus menyiapkan program hunian bagi para korban yang kehilangan
tempat tinggal.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), telah mulai merancang pembangunan hunian sementara sebagai solusi awal sebelum hunian tetap dibangun. Upaya ini menjadi bagian dari tahapan rekonstruksi pascabencana yang akan berlangsung setelah kondisi darurat mulai terkendali.
“BNPB sedang mempersiapkan hunian sementara, programnya sudah berjalan. Setelah itu disiapkan hunian tetap. Ini bagian dari proses rekonstruksi dan rehabilitasi,” ujar mensos di Jakarta, Selasa (2/12/2025).Saifullah Yusuf menjelaskan pemerintah masih memprioritaskan penanganan darurat di kawasan terdampak, terutama mengingat pencarian korban masih berlangsung, sementara sejumlah wilayah masih sulit dijangkau karena terputus akibat longsor dan banjir besar.
“Jika kondisi darurat sudah mulai mereda, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap akan langsung dimulai. Saat ini kami masih fokus pada evakuasi dan penyaluran logistik untuk para pengungsi dan warga terdampak,” ujarnya.
Pemerintah juga sedang memetakan kawasan yang mengalami kerusakan terparah, terutama permukiman warga yang hilang atau hancur. BNPB telah diterjunkan untuk melakukan pendataan dan penilaian kebutuhan fasilitas baru.
“BNPB membuat perencanaan dan pemetaan agar warga yang kehilangan rumah dapat segera memperoleh tempat tinggal sementara. Ini juga akan dibahas bersama pemerintah daerah untuk menentukan lokasi hunian tetap. Biasanya daerah menyediakan lahan, termasuk lahan milik pemerintah,” tutur mensos.
Ia mencontohkan pembangunan hunian tetap yang pernah dilakukan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, setelah bencana erupsi Semeru. Menurut dia, model serupa dapat menjadi acuan dalam penanganan bencana kali ini.
Mensos tidak menutup mata bahwa upaya evakuasi masih menghadapi banyak hambatan. Kondisi geografis menjadi tantangan utama, terutama di daerah pegunungan dan kawasan pedalaman.
“Kendala di lapangan luar biasa berat. Bahkan wali kota Sibolga baru bisa keluar setelah dua hari terisolasi akibat longsor,” ungkapnya.
Saifullah yang mendampingi presiden dalam kunjungan ke area terdampak mengatakan beberapa titik mulai menunjukkan perbaikan kondisi, meski risiko lanjutan masih perlu diwaspadai.
Kementerian Sosial terus memperluas bantuan untuk korban banjir di tiga provinsi tersebut. Hingga Senin (1/12/2025), total bantuan bufferstock logistik yang telah disalurkan mencapai sekitar Rp 14,5 miliar. Bantuan tersebut mencakup kebutuhan dasar seperti makanan siap saji, selimut, matras, tenda, hingga perlengkapan anak dan lansia.
Selain itu, Kemensos juga mengoperasikan dapur umum dan dapur mandiri di berbagai titik dengan nilai bantuan sekitar Rp 4,5 miliar. Layanan dapur ini disiapkan untuk memastikan kebutuhan makanan warga terpenuhi selama masa pengungsian.
Jumlah titik layanan diperkirakan bertambah setiap hari seiring dengan pembukaan akses baru dan meningkatnya jumlah warga terdampak yang membutuhkan suplai makanan.
BNPB melaporkan hingga hari ini jumlah korban jiwa akibat banjir dan tanah longsor di tiga provinsi tersebut mencapai 631 orang. Sementara 472 orang masih dinyatakan hilang, dan proses pencarian terus dilakukan oleh tim gabungan TNI-Polri, Basarnas, relawan, serta warga setempat.
Selain itu, lebih dari 2.600
orang mengalami luka-luka, dan angka pengungsi telah melewati 1 juta jiwa,
menjadikan bencana ini salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir
di Sumatera.
