Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) pada Sabtu (7/2)
mendesak tokoh-tokoh internasional untuk menekan Israel agar mengizinkan komite
administratif independen Palestina beroperasi di Jalur Gaza.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan bahwa kegagalan
komunitas internasional, mediator, dan Amerika Serikat dalam membuat komite itu
masuk ke Gaza telah meruntuhkan kepercayaan terhadap upaya-upaya untuk menjaga
ketenangan, mencapai perdamaian, dan membentuk dewan pemerintahan guna
menstabilkan daerah kantong tersebut.
Qassem mendesak semua pihak untuk "membuktikan
kredibilitas klaim mereka melalui langkah-langkah praktis," yang dimulai
dengan mengizinkan komite itu beroperasi di Gaza dan memastikan keberhasilan
mandatnya pada tahap berikutnya.
Qassem menambahkan bahwa pembicaraan gencatan senjata
"tidak ada artinya" jika Israel terus melanjutkan operasi militer di
seluruh Jalur Gaza. Dia menuding pemerintah Israel mengabaikan kesepakatan
sebelumnya.
Badan administratif tersebut, yang merupakan komite
teknokratis pimpinan Ali Shaath, seorang engineer veteran sekaligus mantan
wakil menteri perencanaan di Otoritas Palestina, dibentuk pada pertengahan
Januari lalu oleh Mesir, Qatar, dan Turkiye untuk mengelola Gaza selama periode
transisi.
Gencatan senjata saat ini, yang berlaku sejak 10 Oktober
2025, pada awalnya difokuskan untuk pertukaran tahanan dan bantuan kemanusiaan.
Sebuah usulan dari tahap kedua rencana perdamaian tersebut menyerukan penarikan
penuh militer Israel, pelucutan senjata Hamas, dan dimulainya rekonstruksi di
bawah otoritas pemerintahan transisi.
