Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
menyatakan pemerintah akan memberikan penjelasan lengkap terkait proyeksi
ekonomi Indonesia pada Jumat (13/2), untuk menanggapi outlook negatif yang
diberikan lembaga pemeringkat Moody's.
Airlangga mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta
jajaran pemerintah menyiapkan penjelasan yang lebih komprehensif kepada publik
dan pelaku ekonomi melalui forum Indonesia Economic Outlook.
"Bapak Presiden tadi meminta agar kita membuat
penjelasan yang lebih lengkap dalam bentuk serasehan ekonomi, yaitu Indonesia
Economic Outlook yang akan diselenggarakan pada hari Jumat nanti," kata
Airlangga di Jakarta, Rabu.
Hal ini disampaikan Airlangga di Kompleks Istana
Kepresidenan, Jakarta, dalam menanggapi laporan lembaga pemeringkat Moody's
yang memberikan outlook negatif terhadap perekonomian Indonesia.
Dalam forum tersebut, jelas Airlangga, pemerintah akan
memaparkan posisi perekonomian nasional, strategi menjaga stabilitas fiskal,
serta berbagai program unggulan yang tengah dijalankan pemerintah.
Airlangga menegaskan bahwa pembahasan mengenai laporan
Moody’s telah dilakukan dalam rapat internal pemerintah.
Ia memastikan forum Indonesia Economic Outlook akan menjadi
sarana untuk memberikan penjelasan detail sekaligus memperkuat kepercayaan
pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia
"Di sana akan diberikan penjelasan mengenai posisi
pemerintah terkait juga dengan program-program unggulan dari pemerintah,"
jelasnya.
Airlangga menegaskan bahwa secara keseluruhan peringkat
kredit Indonesia masih berada pada level investment grade dari seluruh lembaga
pemeringkat global.
Selain Moody's, lembaga pemeringkat lain, seperti Fitch
Ratings dan Standard & Poor's (S&P) masih mempertahankan penilaian
Indonesia pada level layak investasi.
Meski demikian, pemerintah tetap mencermati outlook negatif
yang disampaikan Moody's sebagai bahan evaluasi dan penguatan kebijakan
ekonomi.
Menurut Airlangga, pemerintah menilai terdapat sejumlah
aspek yang perlu dijelaskan lebih rinci, khususnya terkait potensi peningkatan
penerimaan negara serta arah kebijakan strategis pemerintah, termasuk rencana
pengelolaan investasi melalui Danantara Indonesia.
