Presiden Prabowo Subianto menyatakan penyebaran hoaks dan
fitnah melalui media sosial berpotensi merusak suatu negara, terutama dengan
dukungan perkembangan teknologi digital.
"Dulu kirim pasukan, kirim bom, sekarang tidak perlu.
Mungkin dengan permainan sosmed, dengan fitnah, hoaks," kata Prabowo dalam
taklimat pada rapat kerja pemerintah anggota Kabinet Merah Putih di Istana
Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Presiden menjelaskan bahwa kemajuan teknologi, termasuk
kecerdasan buatan (AI) dan sistem informatika digital, memungkinkan seseorang
memiliki banyak akun dalam jumlah besar.
Dengan dukungan perangkat yang relatif tidak terlalu mahal,
ujar Prabowo, akun-akun tersebut dapat diperbanyak sehingga menimbulkan kesan
seolah-olah berasal dari banyak pihak.
Kepala Negara mengungkapkan kondisi tersebut dapat
menciptakan efek gema atau echo chamber, yang mampu memperbesar suatu isu
hingga terlihat masif, meskipun pada awalnya hanya berasal dari kelompok kecil.
"Jadi, yang agak repot mungkin 100 orang, 200 orang,
mungkin 1000 orang, mungkin 5000 orang bisa bikin heboh. Nah ini namanya echo
chamber. Ada ini dalam pembelajaran intelijen, ini ada, bagaimana merusak
sebuah negara lain," kata Prabowo.
Cara tersebut dinilai menjadi bentuk baru dari ancaman, yang
berbeda dengan pendekatan konvensional di masa lalu.
Presiden Prabowo mengumpulkan jajaran Kabinet Merah Putih,
mulai dari menteri, wakil menteri hingga pejabat setingkat eselon I
kementerian/lembaga, di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, untuk menyampaikan
taklimat secara langsung.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo
mengatakan Presiden ingin menyampaikan langsung arahan kepada seluruh jajaran
pejabat agar terdapat kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan kebijakan
pemerintah.
"Bapak Presiden merasa penting untuk menyampaikan juga
secara langsung kepada seluruh eselon I, karena kita semua ini kesatuan. Di
sebuah kementerian ada menteri, didukung oleh para eselon I, dan jajaran di
bawahnya," ujarnya.
Dia menambahkan Presiden akan menyampaikan hal-hal strategis
terkait kebijakan pemerintah dan penyelenggaraan negara, termasuk perkembangan
situasi terkini.
