Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyatakan efek pengganda (multiplier effect) dari kegiatan belanja pemerintah pada triwulan I 2026 memberikan pengaruh langsung terhadap permintaan domestik.
“Efek pengganda belanja pemerintah pada triwulan I 2026 cukup kuat karena jenis belanjanya langsung menyentuh pendapatan dan permintaan domestik,” ujar Josua Pardede saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.
Ia menuturkan jenis belanja pemerintah pada Januari- Maret 2026 bisa berdampak langsung terhadap permintaan domestik karena disalurkan dalam bentuk pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk ASN, TNI, Polri dan pensiunan.
Hal tersebut meningkatkan pendapatan siap belanja yang dimiliki masyarakat, sehingga mendorong konsumsi rumah tangga saat Ramadhan dan Idul Fitri.
Josua menyatakan bahwa belanja pemerintah juga direalisasikan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendorong permintaan pada rantai pangan, katering, logistik, pertanian, peternakan, perikanan, serta usaha kecil di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Terdapat pula pemberian bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT atau Kartu Sembako) serta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang menjaga daya beli kelompok rentan dan menahan pelemahan konsumsi.
Selain itu, belanja pemerintah juga digunakan sebagai modal untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan komunikasi serta pengadaan peralatan dan mesin produksi yang memberikan dorongan terhadap sektor konstruksi, bahan bangunan, perdagangan, angkutan, hingga industri pengolahan.
“Karena itu, dampaknya tidak berhenti pada angka konsumsi pemerintah, tetapi menyebar ke konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52 persen, investasi yang tumbuh 5,96 persen dan aktivitas produksi di beberapa sektor utama,” katanya.
Josua menuturkan peningkatan aktivitas belanja pemerintah pada triwulan berhubungan erat dengan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah pada periode tersebut, sebagaimana yang tercermin dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026.
Ia mengatakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mencatat realisasi belanja negara triwulan I 2026 mencapai Rp815,0 triliun atau tumbuh 31,4 persen yoy, terdiri dari belanja pusat Rp610,3 triliun dan transfer ke daerah Rp204,8 triliun.
Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah dalam Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 21,81 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Ia menyampaikan bahwa kenaikan belanja pemerintah tersebut membantu perekonomian nasional tumbuh 5,61 persen yoy melalui dua cara.
Pertama, secara langsung, yaitu belanja pemerintah masuk sebagai salah satu komponen PDB. Kedua, secara tidak langsung, yaitu belanja pemerintah mendorong pendapatan rumah tangga, permintaan barang dan jasa, belanja ritel, logistik, konstruksi, serta kegiatan usaha pemasok pemerintah.
“Dengan pangsa konsumsi pemerintah sekitar 6-7 persen terhadap PDB dan pertumbuhan 21,81 persen, kontribusi langsungnya terhadap pertumbuhan dapat diperkirakan sekitar 1,3 poin persentase, sebelum memperhitungkan efek lanjutan ke konsumsi rumah tangga dan investasi,” jelas Josua.
.jpg)
