Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS)
berdampak langsung pada ekonomi nasional karena memicu naiknya harga barang
impor, biaya produksi industri, hingga utang luar negeri. Daya beli masyarakat
akan tergerus akibat inflasi. Jika situasi berlangsung lama dan tidak diatasi
serius, maka pelemahan kurs ini dapat berubah menjadi tekanan berlapis, bahkan
gejolak domestik.
Rupiah babak belur sejak awal Mei 2026, seiring menguatnya
dolar akibat suku bunga tinggi yang diterapkan Pemerintah Amerika Serikat (AS),
ketegangan geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta derasnya arus modal
asing yang keluar dari Indonesia karena ketidakpastian domestik. Menyempitnya
ruang fiskal akibat meningkatnya beban subsidi bahan bakar minyak (BBM), serta
bertambahnya porsi belanja pemerintah untuk program, seperti makan bergizi
gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, turut memengaruhi daya tahan rupiah.
Pada Senin (18/5/2026) siang, nilai tukar rupiah di pasar
spot exchange melemah 79,5 poin atau 0,45% ke level Rp 17.676 per dolar AS,
rekor terburuk dalam sejarah.
“Nilai tukar rupiah
yang menurun tetap memengaruhi harga berbagai kebutuhan pokok karena banyak
sektor ekonomi Indonesia masih bergantung pada barang impor dan harga global,”
kata pakar ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) Fatkur Huda,
Minggu (17/5/2026).
Indonesia hingga kini masih bergantung pada impor bahan baku
industri, mesin, alat kesehatan, energi, serta komponen manufaktur. Saat rupiah
kehilangan nilai, biaya impor langsung melonjak. Pelaku usaha tidak memiliki
banyak ruang. Kenaikan ongkos produksi akhirnya diteruskan ke harga jual.
Situasi ini mendorong inflasi bergerak naik secara perlahan, lalu menggerus
kemampuan masyarakat membeli kebutuhan sehari-hari.
Kelompok masyarakat kelas menengah menjadi pihak yang paling
cepat merasakan tekanan. Saat harga pangan, obat-obatan, elektronik, hingga
kebutuhan rumah tangga meningkat, pendapatan tidak otomatis ikut naik. Ruang
belanja menyempit. Masyarakat mulai menahan konsumsi. Jika kondisi berlangsung
panjang, mesin pertumbuhan ekonomi kehilangan bahan bakar utamanya. Konsumsi rumah
tangga selama ini menjadi penopang ekonomi nasional.
Fatkur mengatakan masyarakat bawah di perdesaan, seperti
petani, nelayan, pelaku UMKM, dan pekerja informal, meski tidak memiliki mata
uang dolar, tetapi merasakan langsung dampak anjloknya rupiah karena kenaikan
harga pupuk, pakan ternak, hingga ongkos transportasi yang akan meningkatkan
biaya produksi dan distribusi.
“Harga kebutuhan sehari-hari berpotensi ikut naik, sementara
pendapatan masyarakat desa belum tentu mengalami peningkatan, sehingga dalam
jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan daya beli masyarakat dan
memperbesar tekanan ekonomi masyarakat kecil,” ujar Fatkur.
Industri manufaktur menghadapi ancaman lebih berat. Banyak
sektor yang masih bergantung pada bahan baku impor membuat biaya produksi
meningkat tajam akibat runtuhnya nilai rupiah. Tekanan biaya memaksa perusahaan
mengurangi margin keuntungan. Pada kondisi ekstrem, perusahaan dapat menunda
ekspansi, mengurangi kapasitas produksi, bahkan menekan jumlah tenaga kerja.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta
Kamdani mengatakan saat ini 70% bahan baku industri manufaktur nasional masih
diimpor. Kontribusinya mencapai 55% dalam struktur biaya produksi.
“Dengan demikian, depresiasi rupiah langsung tecermin dalam
peningkatan biaya," kata Shinta, Jumat (15/5/2026).
Menurutnya, industri petrokimia, plastik, makanan dan
minuman, farmasi, hingga manufaktur berbasis energi, paling cepat terkena
dampak lemahnya rupiah. Industri-industri tersebut memiliki sensitivitas tinggi
terhadap fluktuasi kurs karena sebagian besar bahan bakunya dari luar negeri.
Misalnya industri plastik. Harga nafta sebagai bahan baku utama kini naik signifikan
sehingga mendorong harga resin meningkat puluhan persen. Kondisi ini memicu
efek berantai pada industri kemasan dan berbagai sektor hilir lain yang
menggunakan produk plastik.
“Harga nafta telah meningkat signifikan dan mendorong
kenaikan harga resin hingga puluhan persen yang kemudian berdampak berantai
pada industri kemasan dan sektor hilir,” ujarnya.
Risiko lain muncul pada utang luar negeri pemerintah dan
swasta. Saat kurs dolar naik, nilai pembayaran utang dalam rupiah ikut
membesar. Beban fiskal meningkat. Ruang anggaran menyempit. Kondisi serupa
mengintai korporasi nasional yang memiliki pinjaman berbasis dolar tanpa
perlindungan risiko memadai. Tekanan kurs dapat berubah menjadi tekanan
keuangan.
Pasar modal ikut merasakan dampak dari runtuhnya nilai
rupiah. Investor asing saat cenderung menghindari risiko dengan mencabut modal
dari pasar saham dan obligasi domestik. Efek keluarnya arus modal menambah
tekanan terhadap rupiah dan sentimen pasar memburuk.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tiongkok atau China
Chamber of Commerce baru-baru ini menyurati Presiden Prabowo Subianto
menyampaikan iklim investasi di Indonesia makin tidak pasti, terutama pada
sektor pertambangan dan hilirisasi nikel. Mereka juga menyoroti kenaikan pajak
dan royalti, pengetatan aturan devisa hasil ekspor (DHE), pengurangan kuota
bijih nikel, penegakan hukum yang dinilai berlebihan, hingga potensi munculnya
ruang korupsi dan pemerasan.
Investor China memprotes pengurangan besar-besaran kuota
tambang bijih nikel sejak awal 2026 dan hingga kini disebut sudah mencapai
lebih dari 70% atau sekitar 30 juta ton secara total. Langkah Kementerian ESDM
menaikkan harga patokan mineral (HPM) bijih nikel serta mengubah formula
perhitungannya dengan memasukkan unsur kobalt, besi, dan mineral, dinilai telah
membuat biaya komprehensif bijih nikel melonjak hingga 200%.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia langsung menangguhkan
kebijakan tersebut setelah ada keluhan dari Kadin China. “Kita sudah sepakati
kita tangguhkan sementara sambil kita mencari formulasi yang baik, dengan tetap
mengedepankan kepentingan negara dan juga kepentingan pengusaha. Harus
sama-sama untung," katanya.
Defisit APBN
Lonjakan harga minyak mentah dan pelemahan nilai tukar
rupiah berpotensi menambah beban defisit APBN hingga Rp 200 triliun.
Berdasarkan simulasi Permata Institute of Economic Research (PIER), tambahan
defisit APBN diperkirakan menembus lebih dari Rp 200 triliun apabila rata-rata
nilai tukar rupiah berada pada level Rp 17.400 per dolar AS dan harga minyak
mentah mencapai US$ 100 per barel.
“Dampak dari kenaikan harga minyak mentah dan juga pelemahan
nilai tukar rupiah itu dalam kondisi asumsi tertentu ini bisa mendorong
pelebaran defisit anggaran yang cukup besar,” kata Kepala Ekonom Permata Bank
Josua Pardede.
Pemerintah menetapkan target defisit APBN 2026 sebesar Rp
689,1 triliun atau setara 2,68% terhadap PDB. Meski saat ini ada saldo anggaran
lebih (SAL) sekitar Rp 420 triliun yang dinilai cukup memadai, tetapi kenaikan
inflasi dan depresiasi rupiah berkepanjangan berpotensi menggerus ruang fiskal
tersebut dalam waktu dekat.
