Gubernur Jakarta Pramono Anung membantah anggapan lahan
seluas 100 hektare di Ciangir, Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, akan
dijadikan lokasi pembuangan sampah pengganti tempat pengolahan sampah terpadu
(TPST) Bantargebang.
Menurut Pramono, kawasan tersebut disiapkan sebagai pusat
pengembangan ketahanan pangan dan pengolahan sampah organik yang terintegrasi,
bukan tempat pembuangan akhir sampah dari Jakarta.
"Tempat ini bukan seperti yang dipikirkan orang, akan
menjadi tempat alternatif TPST Bantargebang. Sama sekali tidak," kata
Pramono saat meninjau lokasi di Ciangir, Banten, Jumat (31/7/2026).
Pramono menjelaskan, dari total lahan seluas 100 hektare,
sekitar 40 hektare akan dimanfaatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Jakarta
sebagai lokasi pengolahan sampah organik, termasuk untuk budi daya maggot dan
kegiatan pendukung lainnya.
Ia menegaskan, yang dibawa ke lokasi tersebut bukan sampah
mentah dari Jakarta, melainkan pupuk hasil pengolahan sampah dari fasilitas
tempat pengolahan sampah dengan konsep reduce, reuse, dan recycle (TPS 3R).
"Yang akan dibawa ke sini nantinya adalah pupuk hasil
pengolahan TPS 3R di Jakarta, salah satunya dari Menteng Atas. Penanganan
persoalan sampah tetap dilakukan secara menyeluruh," ujarnya.
Selain itu, sekitar 20 hektare lahan akan dikelola Perumda
Dharma Jaya untuk mengembangkan kawasan pertanian dan peternakan terpadu.
Kawasan tersebut akan dimanfaatkan untuk budi daya ayam, bebek, dan lele
sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan Jakarta.
Sementara itu, sisa lahan menjadi bagian dari kontribusi
aset Pemerintah Provinsi Jakarta kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
untuk pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas).
Pramono mengatakan pengembangan kawasan Ciangir juga akan
melibatkan masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja lokal, kemitraan
penyediaan hijauan pakan ternak, hingga pemberdayaan pelaku usaha setempat.
Menurutnya, program tersebut diharapkan mampu mendorong
ekonomi sirkular, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan
peternakan berbasis teknologi, sekaligus memperkuat ketahanan pangan Jakarta
secara berkelanjutan.
"Saya sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan
Hidup, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), dan
Direktur Utama Dharma Jaya agar semaksimal mungkin memberdayakan warga
lokal," kata Pramono.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyambut baik
kerja sama antardaerah tersebut. Menurutnya, kolaborasi Jakarta dan Banten akan
memberikan manfaat bagi kedua wilayah.
"Jakarta membutuhkan Banten, begitu pula Banten
membutuhkan Jakarta. Banyak warga Banten yang bekerja di Jakarta, sementara
banyak warga Jakarta yang tinggal di Banten,” katanya.
Untuk mempercepat realisasi proyek tersebut, Pramono
menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas KPKP, serta Badan Pengelolaan
Aset Daerah (BPAD) agar pekerjaan yang menjadi kewenangan Pemprov Jakarta dapat
dimulai paling lambat awal September 2026.
