Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) masih menunggu penerbitan peraturan presiden (perpres). Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 30.000 KDMP rampung pada akhir Agustus 2026.
“Kita perkirakan Agustus ini selesai 30.000. Jadi secara bertahap sudah mulai dipersiapkan sambil menunggu Perpres,” kata Zulhas saat konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Zulhas menegaskan KDMP merupakan infrastruktur milik pemerintah yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan berbagai bantuan dan subsidi pemerintah, sekaligus menjadi offtaker.
Menurut dia, sejumlah program subsidi pemerintah berpotensi disalurkan melalui KDMP, antara lain pupuk dari Kementerian Pertanian, gas elpiji 3 kilogram dari Kementerian ESDM, serta program keluarga harapan (PKH) dari Kementerian Sosial.
“KDMP ini nanti menjadi tempat penyaluran bantuan barang bersubsidi dan barang bantuan pemerintah. Misalnya beras untuk desil 1, 2, 3, dan 4,” ujarnya.
Meski pembangunan terus berjalan, Zulhas menekankan pengoperasian koperasi tetap harus menunggu perpres sebagai dasar pelaksanaannya.
“Perpresnya sedang diproses. Oleh karena itu kita tidak bisa mendahului sebelum perpres selesai,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan 30.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat beroperasi secara optimal pada akhir 2026.
Target tersebut ditetapkan untuk memperkuat koperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tingkat desa.
“Target kita 30.000 koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target,” ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di gedung MPR/DPR RI.
Saat ini, sebanyak 10.000 KDKMP disebut telah beroperasi. Namun, baru sekitar 3.300 koperasi yang dinilai sudah beroperasi secara optimal, sementara lainnya masih dalam tahap penyesuaian.
Menurut Prabowo, koperasi yang beroperasi optimal harus didukung sarana dan prasarana yang memadai, mulai dari listrik, air, hingga sistem digital untuk memantau persediaan secara terpusat.
