Dana Moneter Internasional (IMF) meminta pemerintah
mempertimbangkan empat hal sebelum menentukan bentuk bantuan ketika harga
pangan melonjak.
Empat pertanyaan yang perlu dijawab pemerintah adalah apakah
pangan tersedia, apakah harga masih terjangkau, apakah pasar berfungsi dengan
baik, dan apakah penerima bantuan dapat ditargetkan secara tepat.
Rekomendasi tersebut disampaikan Wakil Kepala Unit sekaligus
Kepala Misi IMF untuk Kosovo dan Bosnia dan Herzegovina David Amaglobeli
bersama tiga rekannya. IMF menyoroti dua tekanan yang berpotensi mengganggu
ketahanan pangan, terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, yakni
potensi El Nino yang lebih kuat hingga kategori super dan eskalasi konflik di
Timur Tengah.
Konflik tersebut berpotensi mengganggu pasokan pupuk dan
energi. Kondisi itu kemudian dapat meningkatkan biaya produksi petani dan
memberikan tekanan terhadap harga pangan.
IMF mencatat harga sejumlah jenis pupuk sempat melonjak
hampir 50% setelah perang di Timur Tengah pecah pada awal tahun ini. Meskipun
harga pupuk kemudian kembali normal, kenaikan tersebut bertepatan dengan musim
tanam di sejumlah negara. Karena itu, dampaknya terhadap produksi, pendapatan
petani, dan harga pangan masih berpotensi terasa pada musim panen saat ini.
Risiko tersebut memiliki preseden. El Nino 2015-2016
diperkirakan memengaruhi ketahanan pangan sekitar 60 juta orang di dunia.
Sementara itu, lonjakan harga pangan pada 2022 akibat perang Rusia-Ukraina
mendorong sekitar 71 juta orang ke dalam kemiskinan hanya dalam tiga bulan.
Beban tersebut semakin berat di negara dengan penghasilan
rendah karena belanja makanan dapat menyerap lebih dari separuh pengeluaran
rumah tangga.
Menurut IMF, subsidi harga kerap menjadi respons awal
pemerintah ketika terjadi krisis pangan karena dapat diterapkan dengan cepat
dan tidak membutuhkan kemampuan administratif untuk menargetkan penerima dalam
jumlah besar.
Namun, kebijakan tersebut juga memiliki konsekuensi fiskal.
Subsidi berpotensi dinikmati rumah tangga berpenghasilan lebih tinggi yang
mengonsumsi lebih banyak pangan, sementara manfaatnya bagi kelompok rentan belum
tentu optimal.
“Ketika krisis terjadi, subsidi harga sering kali menjadi
respons pertama. Subsidi dapat diterapkan dengan cepat dan membutuhkan
kapasitas penargetan administratif yang terbatas, sehingga menarik ketika
kecepatan sangat penting. Namun, subsidi juga merupakan instrumen yang mahal,
sering kali menguntungkan rumah tangga yang lebih kaya yang mengonsumsi lebih
banyak dan kurang sensitif terhadap harga,” ungkap Amaglobeli dalam laporan
tersebut, dikutip Minggu (20/9/2026).
IMF menyarankan subsidi harga tidak dijadikan pilihan utama.
Jika tetap digunakan, kebijakan tersebut harus bersifat luar biasa, sementara,
transparan, dan memiliki batas yang jelas.
Pemerintah juga disarankan membiarkan harga domestik
mencerminkan perkembangan biaya di pasar internasional. Pada saat yang sama,
rumah tangga rentan dan usaha kecil yang layak dapat dilindungi melalui
kebijakan fiskal yang sementara dan terarah.
Alternatif lainnya adalah voucher pangan. Skema ini
memungkinkan bantuan diarahkan kepada kelompok yang paling membutuhkan, tetapi
efektivitasnya bergantung pada kemampuan pemerintah mengidentifikasi penerima
melalui sistem registrasi sosial dan infrastruktur pembayaran digital.
Persoalannya, bantuan tunai maupun voucher tidak akan banyak
membantu apabila pangan secara fisik tidak tersedia.
Gangguan perdagangan akibat konflik, hambatan ekspor dan
impor, persoalan logistik, hingga bencana alam dapat mengurangi pasokan pangan.
Saat El Nino 2015-2016, misalnya, produksi beras Vietnam turun signifikan
akibat kekeringan dan intrusi air asin. Sebagian petani bahkan kehilangan
hingga 90% hasil panen. Di Afrika bagian selatan, penurunan produksi jagung
berdampak terhadap sekitar 40 juta orang.
Dalam kondisi seperti itu, bantuan pangan secara langsung
dalam bentuk barang dapat menjadi langkah penting untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat. Namun, IMF mengingatkan biaya program tersebut relatif tinggi. Jika
berlangsung terlalu lama, bantuan dapat menekan permintaan terhadap pangan
produksi lokal, menurunkan harga, serta mengurangi insentif petani dan produsen
domestik untuk meningkatkan produksi.
Di Indonesia, tekanan harga pangan turut terlihat dalam
inflasi Agustus 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan
sebesar 0,21% setelah Indonesia mengalami deflasi pada Juli 2026.
Indeks Harga Konsumen (IHK) meningkat dari 111,73 pada Juli
menjadi 111,97 pada Agustus 2026. Secara tahunan, inflasi mencapai 3,19%,
sedangkan inflasi sepanjang Januari-Agustus 2026 tercatat 1,86%.
Peningkatan permintaan daging ayam ras menjadi salah satu
faktor yang mendorong inflasi pangan. Permintaan tersebut meningkat setelah
program makan bergizi gratis (MBG) kembali berjalan seusai libur sekolah.
IMF mengingatkan kebijakan bantuan pangan juga perlu
memperhitungkan kemampuan fiskal pemerintah. Program yang tidak dirancang
secara tepat dapat menyerap anggaran dan mengurangi ruang pemerintah untuk
membiayai investasi jangka panjang, seperti riset, infrastruktur pertanian,
kesehatan, dan pendidikan.
Karena itu, IMF menilai pemerintah perlu memiliki strategi
keluar yang jelas sejak awal. Program yang awalnya dirancang sebagai respons
sementara terhadap krisis berisiko menjadi permanen apabila sudah dipandang
sebagai hak masyarakat.
Pemerintah juga disarankan mempersiapkan transisi menuju
bantuan yang lebih tepat sasaran dan efisien ketika kondisi darurat mulai
mereda. IMF menekankan tidak ada satu skema bantuan pangan yang dapat
diterapkan secara universal sehingga setiap negara perlu menilai kondisi
pasokan, keterjangkauan harga, fungsi pasar, dan kemampuan administratif
sebelum menentukan kebijakan.
