Managing Director Energy Shift Institute (ESI) Putra Adhiguna menilai mobil listrik menjadi opsi terdepan untuk mendukung ketahanan energi di Indonesia apabila dibandingkan dengan biofuel atau bahan bakar nabati (BBN).
“Dalam mendukung ketahanan energi, kendaraan listrik tetap menjadi opsi terdepan,” ujar Putra dikutip dari Antara, Sabtu (26/9/2026).
Putra membandingkan penggunaan BBN dengan mobil listrik. Menurutnya, apabila pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) mendapat alokasi 6% dari luas lahan perkebunan sawit, pembangkit tersebut diyakini mampu menghasilkan listrik dua kali lipat dari produksi PLN saat ini.
Jumlah tersebut, lanjut dia, lebih dari cukup untuk menopang seluruh kendaraan listrik di Indonesia apabila seluruh kendaraan beralih menjadi kendaraan listrik.
Sementara itu, untuk pengembangan BBN, pemerintah perlu melakukan pembukaan lahan guna memenuhi kebutuhan bahan baku.
“Benar bahwa Brasil memiliki etanol tinggi, tetapi ini karena mereka mengalokasikan lahan perkebunannya untuk tebu. Sementara itu, sekitar 60% lahan perkebunan Indonesia sudah digunakan untuk sawit,” ucap Putra.
Oleh karena itu, Putra menilai ekspansi bahan baku BBN tidak akan mudah dilakukan tanpa pembukaan hutan dalam skala besar.
“Sehingga penting bagi pemerintah untuk membandingkan opsi-opsi yang ada dengan baik dan transparan,” kata Putra.
Pada sisi lain, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah mulai mengkaji program insentif kendaraan listrik dengan mempertimbangkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sebagai salah satu basis pemberian insentif.
Agus mengatakan dirinya mendapat arahan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mulai menghitung dan mempelajari program insentif yang dapat mendorong peningkatan TKDN kendaraan listrik.
Menurut Agus, semakin tinggi nilai TKDN suatu produk, semakin besar pula perhatian pemerintah, termasuk dalam persiapan insentifnya.
Agus mengatakan Kementerian Perindustrian akan segera merancang program tersebut dan berkoordinasi dengan kementerian terkait.
