Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57% pada 2026, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61%.
Capaian tersebut menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan serta luasnya akses terhadap layanan keuangan formal.
Literasi keuangan menggambarkan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan. Sementara itu, inklusi keuangan mengukur akses dan pemanfaatan produk serta layanan keuangan formal oleh masyarakat.
Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan capaian tersebut mencerminkan upaya perluasan akses keuangan hingga ke berbagai daerah. Indeks inklusi keuangan bahkan telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2029 sebesar 93%.
"Tentu saja ini merupakan hasil kerja sama yang sangat baik antara pemerintah, kemudian OJK, Bank Indonesia dan juga seluruh pemerintah daerah, kabupaten, dan kota di Indonesia. Hasilnya sangat nyata," kata Friderica dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Menurut Friderica, capaian literasi dan inklusi keuangan Indonesia juga telah melampaui rata-rata negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Hasil tersebut tidak terlepas dari sinergi pemerintah pusat, OJK, Bank Indonesia (BI), pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
Saat ini, OJK memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang tersebar di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Tim tersebut menjadi wadah koordinasi pemerintah daerah dan industri jasa keuangan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Keberadaan TPAKD juga mendukung pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK mendorong berbagai program yang menyasar kelompok masyarakat.
Salah satunya adalah program Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir yang telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur. Selain itu, program kredit pembiayaan sektor prioritas telah menyalurkan Rp 5,4 triliun kepada lebih dari 103.000 debitur.
OJK juga mendorong program Satu Rekening Satu Pelajar melalui pembukaan rekening Simpanan Pelajar (SimPel), yang dapat dimulai dengan setoran awal Rp 5.000.
Friderica menambahkan, program percepatan akses keuangan selama periode Agustus hingga Oktober 2026 telah menyalurkan kredit dan pembiayaan sebesar Rp 53 triliun kepada 2,1 juta penerima. Program tersebut menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk pengemudi ojek daring, petani kopi, dan pembudidaya ikan nila.
Di tengah upaya memperluas akses keuangan, sektor jasa keuangan Indonesia masih menghadapi tantangan akibat kondisi ekonomi global, antara lain ketegangan geopolitik, inflasi tinggi, dan suku bunga yang bertahan pada level tinggi.
Meski demikian, Friderica menyampaikan perekonomian Indonesia tumbuh 5,4% pada semester I 2026. Kredit perbankan juga tumbuh 13,69%, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) mencapai sekitar Rp 10.400 triliun.
