DNewdradio.com Tubaba– Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Triga Nusantara Indonesia, melalui Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, menyuarakan keprihatinan atas dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di Dinas Kesehatan setempat. Dugaan tersebut mengarah pada realisasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Foto Istimewa
Ketua LSM Triga Nusantara Indonesia DPC Tubaba, Masdar, menyebut pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. Menurutnya, terdapat ketidaksesuaian antara besarnya dana yang dicairkan dengan kondisi nyata di lapangan, khususnya terkait layanan kesehatan dasar di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
"Kami mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk membuka informasi secara transparan kepada publik. Realisasi dana BOK, Kapitasi, dan BLUD harus dijelaskan secara rinci agar masyarakat mengetahui ke mana arah dana tersebut digunakan," ujar Masdar dalam konferensi pers yang digelar baru-baru ini di kantor DPC LSM Triga Nusantara Indonesia.
Ia juga mendorong Inspektorat Kabupaten dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap anggaran yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Tubaba. Audit tersebut dinilai penting guna mengungkap secara objektif apakah ada unsur penyimpangan atau pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana publik tersebut.
"Dana kesehatan bukan sekadar angka dalam APBD, melainkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang layak. Jika ada penyalahgunaan, maka itu adalah pengkhianatan terhadap kepentingan publik," tegas Masdar.
Seruan untuk transparansi ini turut mendapat dukungan dari sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Mereka menilai pengawasan terhadap anggaran kesehatan merupakan hal yang sangat krusial, terutama di tengah kebutuhan layanan kesehatan yang semakin meningkat pasca pandemi.
Salah satu aktivis sosial Kabupaten Tubaba menyampaikan harapannya agar pihak-pihak terkait tidak menutup-nutupi persoalan ini. “Kami minta bupati dan DPRD turut aktif mengawasi. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah rusak karena persoalan seperti ini,” ucapnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait pernyataan dari LSM Triga Nusantara Indonesia. Redaksi masih berupaya menghubungi pejabat terkait guna mendapatkan klarifikasi dan hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pengungkapan informasi secara transparan dan akuntabel diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, serta memastikan setiap rupiah dana publik benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. (Tim)
