Fraksi PDI Perjuangan di Komisi X DPR mendesak pemerintah menghentikan proyek penulisan ulang sejarah nasional yang digagas Kementerian Kebudayaan. PDIP menilai proyek ini telah menimbulkan polemik luas, bahkan melukai banyak pihak, termasuk korban sejarah dan para sejarawan.
Wakil Ketua Komisi X DPR Esti Wijayati menyampaikan, keprihatinannya atas substansi dan proses proyek penulisan sejarah yang dianggap tidak objektif dan tergesa-gesa.
“Kami meminta dengan tegas, stop penulisan ini karena sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak orang,” ujarnya saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (30/6/2025).
Menurut Esti, proyek ini sarat persoalan. Salah satu indikatornya adalah banyaknya sejarawan yang memilih mundur dari tim penulisan sejarah karena tidak sepakat dengan arah dan metode yang digunakan. “Banyak sejarawan keluar dari tim. Berarti di situ banyak persoalan,” tegasnya.
Esti menambahkan, proyek ini menyimpang dari fakta sejarah yang telah menjadi bagian dari memori kolektif bangsa. Jika dipaksakan, dapat menjadi bentuk penulisan sejarah versi sepihak.
PDIP melalui Komisi X menilai penulisan sejarah tidak boleh menjadi alat kekuasaan, tetapi harus berbasis fakta, partisipatif, dan transparan. “Kami tegaskan, Fraksi PDI Perjuangan Komisi X menyatakan stop penulisan sejarah ini sampai bisa kita diskusikan kembali secara terbuka,” ucap Esti.
Komisi X DPR menjadwalkan rapat kerja dengan Kementerian Kebudayaan untuk meminta klarifikasi resmi dari menteri terkait proyek penulisan ulang sejarah nasional ini. Esti menyebut pentingnya membuka ruang partisipasi publik dan melibatkan lebih banyak sejarawan secara objektif dan inklusif jika proyek ini akan tetap dilanjutkan.
“Ini bukan soal teknis semata, tapi sudah menyentuh hal-hal prinsip,” pungkasnya.
