Ketua Banggar DPR yang saat ini menjadi Ketua Pengawas Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) Said Abdullah menegaskan koperasi adalah penjelmaan ekonomi kerakyatan sebagaimana ditegaskan oleh Bapak Koperasi Indonesia Mohammad Hatta. Menurut Said, penegasan tersebut penting diingat kembali pada momen Hari Koperasi yang jatuh hari ini, Sabtu 12 Juli 2025.
"Hari ini, 12 Juli 2025, kita memperingatinya sebagai Hari Koperasi Nasional. Tanggal 12 Juli kita jadikan peringatan hari koperasi sebab pada 12 Juli 1927, atau 98 tahun yang lalu kongres pertama koperasi dilaksanakan di Tasikmalaya," ujar Sadi kepada wartawan, Sabtu (12/7/2025).
Said mengungkapkan pokok-pokok pikiran M Hatta tentang koperasi sebagai penjelmaan ekonomi kerakyatan. Pertama, koperasi sebagai usaha rakyat dan tumbuh dari semangat rakyat menghimpun diri dalam kegiatan ekonomi secara mandiri.
"Koperasi sebagai kumpulan rakyat menghimpun modal, namun kedudukan anggota koperasi setara, tidak dibedakan berdasarkan jumlah setoran modal seperti layaknya perseroan. Dari modal yang terkumpul, koperasi membangun usaha yang minimal melayani anggotanya sendiri," ungkap dia.
Kedua, kata Said, koperasi menjadi sarana pendidikan rakyat dan berhimpun, bukan semata urusan ekonomi, tetapi juga pengembangan diri melalui berbagai kegiatan pendidikan, dan membangun bonding komunal untuk mewujudkan gerakan-gerakan perubahan sosial lebih luas.
Ketiga, koperasi sebagai agen dan pilar pembangunan. Dengan meluasnya gerakan koperasi, maka kegiatan ekonomi juga akan meluas. Keempat, koperasi merupakan perwujudan paling konkret dari maksud perekonomian Pancasila.
"Nilai-nilai Pancasila menumbuh dalam praktik perkoperasian. Di dalam koperasi ada gotong royong, usaha perekonomian disusun modal bersama dan untuk kemakmuran bersama, pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis karena semua anggota kedudukannya setara tanpa memandang setoran modalnya," jelas Said.
Lebih lanjut, Said membeberkan tantangan-tantangan koperasi Indonesia ke depannya. Pertama, data BPS menunjukkan volume usaha koperasi pada tahun 2024 baru mencapai Rp 214 triliun, atau sekitar 0,97% dari PDB Indonesia yang bernilai Rp 22.139 triliun. Sebaliknya usaha skala UMKM mencapai 63% PDB Indonesia.
"Hal ini menunjukkan individualisme usaha merupakan tantangan yang harus dihadapi koperasi. Kedepan, insan insan koperasi harus mampu menjadikan koperasi sebagai wahana berhimpun gotong royong yang lebih menjanjikan daripada usaha individual," tutur dia.
Kedua, kontribusi koperasi terhadap PDB Amerika Serikat sebesar 5%, Jerman 6%, Belanda dan Perancis 18%, Selandia Baru 20%. Di negara negara kapitalis kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasionalnya jauh lebih besar ketimbang di Indonesia yang menganut Pancasila, yang kurang dari 1%. Kesenjangan ini menjadi masalah serius terhadap sistem perekonomian nasional.
"Kita berharap gerakan Koperasi Merah Putih mendorong membesarkan koperasi Indonesia dan berkontribusi penting bagi perekonomian nasional. Namun insan koperasi tetap harus menjaga semangat kemandirian ekonomi sebagai bagian dari 7 prinsip berkoperasi, sebab posisi pemerintah menstimulasi dan fasilitasi," kata dia.
Ketiga, kata Said, sebagian besar koperasi di Indonesia didominasi oleh usaha simpan pinjam di mana keragaman usaha belum banyak dikuasai. Padahal, kata dia, banyak koperasi-koperasi besar di luar negeri seperti Koperasi Mondragon di Spanyol, usahanya sektor manufaktur digerakkan oleh anggotanya yang sebagian besar pekerja. Ada juga Norges Kooperative Landsforening (NKL) di Norwegia adalah koperasi perdagangan dengan aset lebih dari US$ 9,6 miliar, dan masih banyak lagi contohnya.
"Keempat, citra diri koperasi masih belum bagus akibat berbagai rentetan masalah fraud yang terjadi di koperasi pada masa lalu. Tantangan ke depan bagi insan koperasi adalah menjadikan koperasi sebagai wahana yang bercitra diri baik. Oleh sebab itu, insan koperasi, serta asosiasi seperti Dekopin harus bisa membantu tata kelola koperasi terus lebih baik, sehingga makin mendapatkan kepercayaan publik," pungkas Said.
