Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memastikan penyelenggaraan haji di Indonesia bebas dari praktik korupsi dan permainan kartel. Instruksi tersebut disampaikan kepada Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak seusai pelantikannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025).
Menurut Dahnil, Presiden Prabowo menekankan agar tidak ada toleransi terhadap segala bentuk penyimpangan dalam sektor haji. “Presiden perintahkan kepada saya untuk pastikan jangan ragu terkait dengan praktik-praktik korupsi agar disapu bersih. Begitu juga dengan praktik kartel di perhajian,” kata Dahnil.Prabowo, lanjut Dahnil, ingin Kementerian Haji dan Umrah menjadi institusi yang bersih dan profesional. Fokus utamanya adalah meningkatkan pelayanan agar jemaah mendapat pengalaman beribadah dengan lebih aman, nyaman, dan transparan.“Fokus presiden di situ. Pelayanan haji harus lebih baik, serta memastikan praktik korupsi dan kartel tidak ada lagi,” tegasnya.
Dahnil juga mengungkapkan, sejak awal dirinya ditugaskan sebagai wakil kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Presiden Prabowo sudah membekalinya dengan sejumlah data terkait dugaan praktik kartel dalam penyelenggaraan haji.
Dahnil menjelaskan, anggaran operasional Kementerian Haji dan Umrah sepenuhnya berasal dari APBN. Sementara itu, biaya penyelenggaraan haji, termasuk transportasi, dibiayai dari dana jemaah yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Misalnya untuk pesawat terbang, keberangkatan, semua dibiayai oleh dana jemaah,” tuturnya.
Instruksi Presiden Prabowo ini menjadi sinyal kuat pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola penyelenggaraan haji agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik merugikan jemaah.
