Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menutup 2025 dengan berbagai
capaian regulasi dan transformasi di sektor pasar modal, keuangan derivatif,
dan bursa karbon.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif,
dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menegaskan sejumlah kebijakan strategis
yang diterbitkan OJK di sepanjang tahun ini bertujuan memperkuat ekosistem
pasar modal, meningkatkan transparansi, dan memperdalam likuiditas pasar.
“Seiring dengan
pencapaian kinerja yang telah diraih pasar modal Indonesia di sepanjang 2025,
OJK juga telah menyelesaikan dan mengeluarkan berbagai kebijakan," ujar
Inarno dalam acara penutupan perdagangan BEI tahun 2025, Selasa (30/12/2025).
Ia mengatakan, beberapa kebijakan penting yang diterbitkan
OJK pada 2025 antara lain POJK Nomor 1 Tahun 2025 tentang derivatif keuangan
berbasis efek yang menjadi dasar pengawasan transaksi derivatif dengan
underlying efek, POJK Nomor 9/2025 terkait dematerialisasi efek ekuitas dan
pengelolaan aset tidak diklaim di pasar modal untuk memberikan kepastian hukum.
Lebih lanjut, POJK Nomor 15/2025 diterbitkan mengenai
penilaian reksa dana dan manajer investasi berbasis rating dan ranking. Aturan
ini diharapkan meningkatkan transparansi kualitas manajer investasi dan produk
reksa dana.
Selain itu, kata Inarno, OJK meluncurkan buku “Mengenal dan
Memahami Perdagangan Karbon bagi Sektor Jasa Keuangan” pada 15 Juli 2025
sebagai panduan bagi industri dan publik dalam memahami mekanisme perdagangan
karbon, sekaligus mendukung ekonomi berkelanjutan dan pencapaian target net
zero emission Indonesia.
Ia menjelaskan, OJK juga melakukan transformasi layanan
melalui integrasi Sprint OJK dan SPEK Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
untuk pendaftaran produk reksa dana.
“Integrasi ini
menyederhanakan proses perizinan menjadi satu pintu, mempercepat waktu layanan,
serta meningkatkan akurasi data. Ke depan, integrasi ini akan dikembangkan
untuk catatan saham dan layanan lainnya,” tuturnya.
Selain itu, OJK menegaskan komitmennya sebagai signatory
multilateral memorandum of understanding (MMOU). Langkah ini dipandang penting
untuk memastikan pasar modal Indonesia memiliki integritas dan transparansi yang
setara dengan standar global
Ke depan, Inarno mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk
terus memperkuat sinergi dengan pemerintah, industri, dan masyarakat guna
mendukung program strategis nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi
Indonesia yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
